- Turnamen Voli Putri Bontang Jadi Wadah Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
- Kapal Fiber dan Jaring Gillnet Disiapkan, DKP3 Bontang Dorong Produktivitas KUB Nelayan
- DKP3 Perkuat Pengawasan Distribusi MBG, Pastikan Makanan Aman hingga Diterima Siswa
- Pemkot Serahkan Penanganan Sengketa Kapal Roro ke Kejaksaan, Neni: Itu Aset Pemerintah
- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
Mendorong Digitalisasi untuk Percepatan Pembangunan Desa Penyangga IKN

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Kalimantan Timur, sebuah provinsi yang kini semakin fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan akses informasi dan layanan publik. Salah satu langkah yang dinilai krusial dalam mendorong kemajuan sosial-ekonomi di daerah-daerah terisolasi adalah digitalisasi.
Sigit Wibowo, Anggota DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal pemerataan akses yang dapat mengubah wajah desa-desa penyangga IKN.
Menurut Sigit, mempercepat proses digitalisasi di desa-desa, terutama yang berada di kawasan penyangga IKN, akan menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat mendapat akses yang lebih mudah terhadap layanan publik dan informasi.
“Desa-desa yang selama ini terisolasi dapat memperoleh manfaat signifikan, mulai dari pelayanan publik yang lebih efisien hingga akses informasi yang lebih cepat," ujarnya.
Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam upaya ini adalah keterbatasan infrastruktur, khususnya jaringan internet yang masih sulit dijangkau di beberapa daerah terpencil.
Meskipun di beberapa tempat jaringan telekomunikasi sudah mulai berkembang, masih banyak desa yang kesulitan mengakses layanan digital. Biaya pemasangan infrastruktur yang tinggi dan keterbatasan jaringan menjadi hambatan yang perlu segera diatasi.
Sigit menyadari bahwa tanpa perbaikan infrastruktur, cita-cita pemerataan digitalisasi di Kalimantan Timur akan sulit terwujud.
LMasalahnya adalah biaya pemasangan infrastruktur yang tinggi dan keterbatasan jaringan. Ini harus segera diatasi agar digitalisasi bisa dirasakan merata di seluruh wilayah," tegasnya.
Untuk itu, Sigit mengajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, guna mencari solusi terbaik agar jaringan internet bisa menjangkau daerah-daerah yang selama ini terabaikan.
Ia optimis bahwa dengan adanya kerjasama yang solid, digitalisasi dapat mempercepat pembangunan desa-desa penyangga IKN.
"Transformasi digital bukan hanya soal kemajuan teknologi, tetapi juga soal bagaimana kita menciptakan peluang yang lebih merata bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang dekat dengan IKN," lanjut Sigit.
Dengan langkah-langkah yang tepat, Sigit percaya bahwa digitalisasi akan menjadi pendorong utama bagi kemajuan di desa-desa Kaltim, mempercepat pembangunan IKN, dan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan, "Dengan komitmen bersama, kami yakin transformasi digital ini akan membawa perubahan besar bagi masyarakat Kalimantan Timur." (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
