- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Legislator Samarinda Minta Pemerintah Perluas Jangkauan Program MBG

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahrony Pasie. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahrony Pasie, menyoroti keterbatasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh seluruh wilayah kota.
Menurutnya, hingga kini program yang bertujuan meningkatkan gizi pelajar tersebut baru diterapkan di satu daerah pemilihan (dapil) dan hanya mencakup beberapa sekolah saja.
“Berdasarkan data yang kami terima, program ini hanya diterapkan di beberapa sekolah dalam satu dapil saja. Kami belum mendapat informasi jelas mengenai sekolah-sekolah mana saja yang sudah mendapatkan program ini,” jelasnya.
Hal ini memunculkan kekhawatiran akan ketidakmerataan distribusi program yang seharusnya memberikan manfaat kepada seluruh pelajar di kota Samarinda.
Novan sapaan akrabnya, mengatakan bahwa agar program MBG ini dapat benar-benar efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi pelajar, diperlukan evaluasi menyeluruh serta upaya yang lebih aktif dari Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan penyebaran yang merata ke seluruh wilayah.
“Sampai saat ini, implementasi program ini masih dalam tahap awal. Namun, persoalan utamanya adalah belum ada langkah konkret dari Pemkot Samarinda untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal,” kata Novan.
Lebih lanjut kata Novan, meskipun program MBG merupakan replikasi dari kebijakan pemerintah pusat, namun diperlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan serta kondisi lokal di Samarinda.
“Kami di DPRD berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan MBG agar program ini tidak hanya terbatas pada beberapa sekolah, tetapi dapat diperluas dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan gizi pelajar di seluruh kota Samarinda,” pungkas Novan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
