- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Kurang Dikenal Warga, DPRD Minta Sosialisasi Sekolah Rakyat Ditingkatkan

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Program Sekolah Rakyat (SR) yang dirancang untuk membantu kelompok masyarakat kurang mampu di Samarinda dinilai belum tersosialisasi dengan baik.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menyampaikan bahwa masih banyak warga yang belum memahami konsep maupun tata cara pendaftaran program tersebut.
“Banyak warga, khususnya dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, bertanya-tanya soal Sekolah Rakyat. Mereka bingung, bahkan tidak tahu program ini ada,” ujar Harminsyah.
Minimnya penyebaran informasi dinilai menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Karena itu, Harminsyah mendorong pemerintah untuk menggencarkan sosialisasi secara lebih luas dan melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Dinas Pendidikan.
“Ini tanggung jawab bersama. DPRD saja sudah mulai turun langsung ke lapangan untuk menjelaskan ke warga. Pemerintah juga harus lebih aktif,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan sistem pengaduan yang responsif serta pendampingan administratif, terutama bagi warga yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.
“Kalau kita bicara inklusivitas, maka semua akses harus tersedia dan mudah dijangkau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harminsyah menyarankan agar Pemkot Samarinda membentuk satuan tugas khusus lintas instansi untuk memastikan program berjalan optimal, mulai dari proses perekrutan hingga evaluasi dampak.
“Kalau ingin hasilnya maksimal, koordinasi lintas sektor itu mutlak. Jangan biarkan program ini jalan sendiri,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa selain dibiayai oleh APBN, Sekolah Rakyat juga mendapat dukungan dana dari APBD Kota Samarinda. Menurutnya, hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Tidak boleh ada anak Samarinda yang kehilangan masa depannya hanya karena masalah ekonomi. Sekolah Rakyat adalah salah satu jawabannya, dan tugas kita bersama memastikan program ini benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tutupnya (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
