Samarinda, – Ketahanan keluarga di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius DPRD. Komisi IV menilai perubahan sosial yang cepat, tekanan ekonomi, hingga terbatasnya ruang publik membuat persoalan keluarga semakin kompleks.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis yang lebih kuat agar persoalan ini tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak pada generasi muda.

Sri Puji menjelaskan bahwa isu ketahanan keluarga tidak hanya dipengaruhi persoalan internal rumah tangga, melainkan sangat berkaitan dengan ekosistem sosial masyarakat.

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Dorong Sertifikasi KTA Pedagang Pasar Pagi, Pastikan Penataan Tertib dan Pengelolaan0
• Komisi IV DPRD Kota Samarinda Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru di Momentum Hari Guru0
• DPMPTSP Bontang Siapkan Kanal Pengaduan Resmi demi Layanan Publik yang Lebih Transparan0
• DPMPTSP Bontang Jamin Kerahasiaan Data Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat0
• DPMPTSP Bontang Wajibkan Andalin untuk Setiap Proyek Baru0

Ia menyebut lingkungan sosial yang penuh tekanan—seperti tingginya angka pengangguran, minimnya akses lapangan kerja, hingga berkurangnya ruang aktivitas positif—menjadi faktor utama melemahnya stabilitas keluarga.

Karena itu, ia mengkritisi pendekatan pemerintah yang selama ini dinilai masih sektoral dan belum menyentuh akar masalah.

Ia mendorong Pemkot Samarinda untuk menyusun intervensi yang lebih komprehensif, termasuk menghadirkan pusat kegiatan keluarga di setiap kelurahan sebagai ruang edukasi, konsultasi, dan aktivitas komunitas.

Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi rujukan cepat bagi warga yang menghadapi tekanan sosial maupun psikologis. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, karena pendapatan keluarga yang stabil akan berpengaruh langsung pada kemampuan mereka menghadapi dinamika sosial.

Sri Puji juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas ruang publik sebagai sarana interaksi positif antarwarga. Ia menegaskan bahwa kebijakan perlindungan keluarga harus diiringi koordinasi lintas sektor agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja.

Menutup pernyataannya, Sri Puji mengingatkan bahwa tanpa pembenahan ekosistem sosial yang lebih kuat, risiko persoalan keluarga akan terus meningkat dan berdampak langsung pada tumbuh kembang anak serta remaja di Samarinda.(MRZ)