- Turnamen Voli Putri Bontang Jadi Wadah Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
- Kapal Fiber dan Jaring Gillnet Disiapkan, DKP3 Bontang Dorong Produktivitas KUB Nelayan
- DKP3 Perkuat Pengawasan Distribusi MBG, Pastikan Makanan Aman hingga Diterima Siswa
- Pemkot Serahkan Penanganan Sengketa Kapal Roro ke Kejaksaan, Neni: Itu Aset Pemerintah
- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
Ketegangan Antara Pendidikan dan Perlindungan Anak, Kekhawatiran Anggota DPRD Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan keresahannya terkait penyalahgunaan aturan perlindungan anak yang justru merugikan proses pendidikan di sekolah.
Menurutnya, tren pelaporan orang tua terhadap guru yang dianggap memberikan hukuman disiplin kepada siswa semakin marak, dan ini menjadi masalah yang mengancam efektifitas pembelajaran.
“Sekarang banyak kasus ketika anak salah, orang tua malah melapor, dan gurunya yang dipolisikan,” ujar Sapto, dengan nada terheran.
Baca Lainnya :
- Membongkar Kesalahpahaman: Peran Anggota Dewan yang Perlu Diketahui Masyarakat0
- Subandi Dorong Pengembangan Wisata Air di Lahan Eks Tambang untuk Tingkatkan PAD0
- Insentif Rp 10 Juta untuk Milenial Bertani, Selamet: Peluang Tingkatkan Ketahanan Pangan0
- Selamet Ari Wibowo Dorong Pendistribusian Bankeu Menyentuh Pedesaan0
- Sabaruddin Panrecalle Perjuangkan Jembatan Layang di Simpang Rapak Balikpapan0
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyoroti betapa perubahan sikap orang tua terhadap disiplin di sekolah sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu, ketika guru memiliki kebebasan dalam mendidik dan memberikan hukuman yang dianggap wajar.
Hukuman sederhana seperti berdiri di depan kelas atau membersihkan papan tulis menjadi bagian dari proses belajar yang bertujuan membentuk karakter siswa.
“Dihukum atau di-strap itu hal biasa. Dari situ kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama,” tambahnya.
Sapto menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga membentuk adab, etika, dan moral siswa. Ia berharap orang tua dapat lebih memahami bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mendidik anak secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kedisiplinan.
“Kalau ada orang tua yang merasa hukuman seperti itu tidak benar, ya sudah, suruh saja anaknya belajar sendiri di rumah,” tegasnya.
Meskipun demikian, Sapto juga mengingatkan pentingnya batasan dalam memberikan hukuman. Hukuman yang dilakukan oleh guru haruslah wajar dan tidak mengarah pada kekerasan.
“Jangan sampai guru melampiaskan kekesalan hingga melakukan kekerasan terhadap anak, karena itu melanggar hukum,” jelasnya.
Pada akhirnya, Sapto menyerukan pentingnya sinergi antara sekolah dan orang tua dalam mendidik anak. Ia menyarankan agar guru mendapat perlindungan hukum agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa rasa takut.
Hanya dengan kerja sama yang solid antara kedua pihak, proses pendidikan akan berjalan dengan optimal dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
