ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Akhir tahun 2024 menjadi momen refleksi yang penuh kejutan bagi Kalimantan Timur. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) provinsi ini mencatat angka fantastis, lebih dari Rp 6 triliun.

Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan simbol dari tantangan besar dalam tata kelola keuangan daerah. Di tengah ekspektasi tinggi masyarakat akan pembangunan, fakta bahwa dana sebesar itu justru mengendap menjadi ironi yang menggugah perhatian.  

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tak menampik bahwa fenomena ini mengungkap kelemahan mendasar dalam perencanaan anggaran. Menurutnya, Silpa yang besar adalah sinyal bahwa pengelolaan keuangan daerah belum optimal.  

"Jika Silpa besar, itu artinya kita belum bisa mengelola keuangan dengan baik," ungkap Hasanuddin tegas.  

Ia menyoroti kurang optimalnya perencanaan program kerja jangka panjang dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai akar masalah. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lanjutnya, juga menjadi sorotan.

Pimpinan Parlemen Kaltim yang akrab disapa Hamas ini mengungkapkan banyak program yang seharusnya terealisasi terhenti di tengah jalan, mencerminkan kelemahan dalam sistem birokrasi.  

"Pemerintah belum memaksimalkan kinerja SKPD. Jika ini terus dibiarkan, anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi angka-angka tak bermakna," katanya, sembari mengingatkan.  

Tak hanya soal birokrasi, Hamas juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Menurutnya, rendahnya partisipasi publik turut memperparah persoalan ini.  

"Kami di DPRD ingin memastikan bahwa semua yang telah dialokasikan di APBD benar-benar terealisasi," tegasnya.  

Dengan kekuatan fiskal yang mencapai lebih dari Rp 20 triliun sepanjang tahun, Kalimantan Timur sebenarnya memiliki peluang besar untuk membawa perubahan nyata. Hamas berharap kepemimpinan Gubernur periode mendatang mampu menjawab tantangan ini dengan langkah-langkah strategis yang lebih terarah.  

"Seharusnya, dana besar ini bisa memberikan dampak positif yang lebih luas. Sayangnya, ketidaktuntasan dalam pelaksanaan program menjadi kendala utama. Kami ingin keuangan daerah benar-benar dikelola dengan akuntabilitas tinggi demi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ucapnya.  

Silpa Rp 6 triliun bukan hanya sekadar angka, ia mencerminkan dilema sekaligus peluang bagi Kalimantan Timur. Tantangan yang ada kini menjadi tugas bersama, baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat, untuk memastikan provinsi kaya ini mampu memaksimalkan potensi demi kesejahteraan yang nyata. (Fai/Adv/DPRDKaltim)