ANALOGNEWS.id, BONTANG – Realisasi investasi di Kota Bontang pada Triwulan III Tahun 2025 tak hanya mencatat nilai yang signifikan, tetapi juga ikut menggerakkan sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), total serapan tenaga kerja mencapai 317 orang, terdiri dari 307 tenaga kerja Indonesia dan 10 tenaga kerja asing.

Serapan tenaga kerja tersebut berasal dari 330 proyek yang dijalankan oleh 206 pelaku usaha non-UMK yang saat ini beroperasi di Bontang. Aktivitas usaha yang meningkat mencerminkan semakin bergeraknya roda ekonomi daerah.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Aspianur, menjelaskan bahwa peningkatan investasi berbanding lurus dengan bertambahnya aktivitas usaha baru maupun perluasan usaha yang sudah berjalan. “Setiap proyek yang terealisasi membuka peluang kerja baru. Ini memberi dampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• DPMPTSP Bontang Lakukan Pengawasan Lapangan, Bidik Kendala Usaha untuk Dongkrak Investasi0
• Legalitas Diutamakan, Pedagang Kopi Keliling Bontang Didorong Masuk Program Pembinaan Usaha0
• Cegah Penyalahgunaan Data Usaha, DPMPTSP Bontang Perketat Penerbitan NIB0
• Playground di MPP Bontang, Bukti Layanan Publik Kini Makin Ramah Keluarga0
• Revisi RTRW Jadi Kunci, DPMPTSP Bontang Siapkan Lompatan Investasi Industri Hilir0

Secara keseluruhan, realisasi investasi Bontang hingga triwulan ketiga mencapai Rp821,53 miliar, atau 75,85 persen dari target tahunan sebesar Rp2,5 triliun. Dari total tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp789,1 miliar (96,05%), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi Rp32,43 miliar (3,95%).

Dari sisi wilayah, Bontang Utara menjadi penyumbang terbesar investasi dengan nilai Rp785,97 miliar (95,67%), disusul Bontang Selatan Rp35,23 miliar (4,28%) dan Bontang Barat Rp337,7 juta (0,04%).

Sektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi masih menjadi motor investasi PMDN dengan porsi 93,20 persen. Sementara untuk PMA, sektor yang paling diminati adalah perumahan dan kawasan industri dengan kontribusi 68,83 persen.

Selain mendorong perputaran ekonomi, pemerintah daerah juga memperbaiki kualitas pelayanan perizinan untuk memperkuat iklim investasi. Kemudahan berusaha terus dikembangkan agar pelaku usaha dapat beroperasi tanpa hambatan administrasi.

Di sisi lain, tingkat kepatuhan pelaporan realisasi investasi tercatat 44,17 persen, yang menjadi perhatian bersama agar data yang dihimpun semakin akurat untuk perencanaan pembangunan ke depan. (Adv)