ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufri, menyoroti kondisi abrasi parah di Tanjung Harapan, Pulau Maratua, Kabupaten Berau, yang disebut telah menggerus garis pantai hampir satu kilometer dan mengancam keberlanjutan hidup warga serta ketersediaan air bersih.

Dalam keterangannya, Husin mengungkapkan bahwa abrasi di wilayah tersebut kian mengkhawatirkan, terutama karena Pulau Maratua menjadi pusat kehidupan masyarakat dan sumber utama air bersih. Ia menilai reklamasi menjadi salah satu solusi jangka panjang yang perlu dikaji secara serius.

“Di Tanjung Harapan, sumber airnya berasal dari Pulau Maratua, tapi abrasinya luar biasa. Saya perkirakan sudah hampir satu kilometer garis pantainya tergerus. Solusinya mungkin reklamasi yang tepat, karena di sanalah pusat kehidupan mereka,” ujarnya kepada media di Samarinda.

Baca Lainnya :

• Sulasih Soroti Kendala UMKM Berau Masuk Pasar Digital dan Retail Modern0
• Sulasih Serap Aspirasi Warga Berau: SMK, Tempat Ibadah, dan Dukungan UMKM0
• Kasus Tambang Ilegal di KHDTK Unmul, DPRD Kaltim Desak Pengusutan Jaringan Pelaku0
• Husin Djufrie Serap Aspirasi Warga Kepulauan, Soroti Abrasi hingga Kebutuhan SPBU0
• Ketua DPRD Kaltim Soroti Peringatan HUT ke-45 Dekranas0

Pulau Maratua yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah, baik dalam hal perlindungan pesisir maupun penguatan infrastruktur. Namun, menurut Husin, hingga kini belum ada program konkret dari Pemprov Kaltim yang menyasar langsung wilayah tersebut, khususnya Tanjung Harapan.

“Program khusus di Maratua belum ada. Padahal di Tanjung Harapan, semua aktivitas ekonomi masyarakat termasuk pelaku UMKM berpusat di sana,” tegas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Husin juga menyesalkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap wilayah kepulauan yang memiliki potensi pariwisata dan ekonomi besar, namun masih tertinggal dari segi infrastruktur dan layanan dasar.

“Kami akan dorong agar dukungan dari provinsi bersifat berkelanjutan dan terjadwal, tidak hanya sekali datang. Wilayah kepulauan seperti Maratua memerlukan intervensi yang terstruktur,” tambahnya.

Ia memperingatkan bahwa abrasi bukan hanya mengikis daratan, tapi juga mengancam kualitas dan keberadaan sumber air tawar akibat intrusi air laut. Jika tidak segera ditangani, kehidupan masyarakat di pulau tersebut bisa terancam secara menyeluruh.

“Kalau abrasi ini terus dibiarkan, bukan hanya air bersih yang hilang, tapi juga masa depan masyarakat di Maratua,” pungkasnya.

DPRD Kaltim mendesak pemerintah provinsi segera menyusun kebijakan tanggap bencana berbasis ekologi dan infrastruktur adaptif, khususnya untuk wilayah kepulauan yang memiliki akses terbatas namun nilai strategis tinggi. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)