- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD PPU Desak Penambahan Kuota Pupuk Subsidi untuk Petani

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin, mengungkapkan keprihatinan terkait penurunan kuota pupuk subsidi yang dialokasikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Zainal, yang merupakan wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Waru – Babulu, mengaku telah beberapa kali mengusulkan peningkatan kuota melalui pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, namun hasilnya belum memadai.
“Kuota pupuk subsidi untuk PPU hampir tiap tahun berkurang. Jelas itu tidak memenuhi kebutuhan petani,” tegas Zainal.
Baca Lainnya :
- DPRD PPU Dukung Pembangunan Jembatan Tol Penajam-Balikpapan untuk Majukan Ekonomi Daerah0
- Anggota DPRD PPU Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal di IKN0
- DPRD PPU Dukung Pengembangan SDM untuk Hadapi Persaingan di Ibu Kota Baru0
- Anggota DPRD PPU Sebut Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Wujudkan Indonesia Emas0
- Sujiati Desak Realisasi Bendungan Telake Demi Kebutuhan Air Petani di Babulu0
Ia menambahkan bahwa pengurangan alokasi pupuk subsidi dapat mengganggu kegiatan pertanian, terutama untuk lahan tanaman padi. Para petani di PPU merasa tertekan karena pupuk subsidi yang mereka terima tidak sebanding dengan kebutuhan lahan yang harus dipenuhi.
“Lebih baik pupuk subsidi dicabut saja. Kemudian anggaran subsidinya dialihkan untuk penanganan pasca panen, saya kira petani tidak masalah kalau tidak ada pupuk subsidi,” imbuhnya.
Zainal juga berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah yang sering dihadapi petani pasca panen. Ia menyoroti praktik harga gabah yang sering dimainkan oleh tengkulak, yang berdampak pada pendapatan petani.
“Seharusnya pemerintah daerah membuat lumbung pangan daerah. Ketika masa panen, petani tidak kesulitan memasarkan gabahnya dengan harga stabil,” jelasnya. (Adv)










.jpg)
