- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Kutim Minta Sosialisasi Kesehatan Tetap Digalakkan Meski Angka Stunting Turun

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Arfan. (int)
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan menyerukan agar pemerintah tetap memaksimalkan pelayanan kesahatan hingga ke daerah pelosok.
Namun, politikus Nasdem itu juga mengapresiasi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah hingga persentase menurun.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah disediakan di setiap wilayah, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting sejak dini terhadap ibu hamil dan anak balita. Tidak hanya itu, rumah sakit pemerintah dan swasta juga turut diminta menggalakkan sosialisasi mengenai stunting.
Baca Lainnya :
- Dewan Minta Pemerintah Tertibkan Badut Jalanan0
- Dewan Kutai Timur Akan Menelusuri Kasus Dugaan Pemecatan Buruh Hamil Secara Paksa 0
- Dua Aduan soal Pelayanan Listrik dan Air Bersih dari Warga Desa Tepian Langsat Diterima Ketua DPRD K0
- DPRD Kutim Ingatkan Perusahaan Agar Menjaga Ekosistem Hutan0
- DPRD Kutim Kritik Pembuatan Payung Hukum, Sebut Banyak Perda Mandul0
"Posyandu merupakan garda terdepan dalam memberikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Karenanya, fasilitas kesehatan ini perlu dimaksimalkan," katanya belum lama ini.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, tiga tahun terakhir angka stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, angka stunting 27,5 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 24,7 persen. Sementara tahun 2023, angka stunting susut menjadi 17 persen.
Arfan bilang, legislatif telah intens melakukan komunikasi terhadap pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat bawah. Salah satu tujuannya, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat Kutai Timur.
"Pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya untuk pengurangan angka stunting, tapi seluruh jenis penyakit pasien yang membutuhkan penanganan harus diperhatikan," tegasnya.
Bahkan ia menyinggung soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Arfan menyampaikan, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran yang cukup tinggi untuk penanganan kesehatan. "Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak hidup sehat," sambungnya.
Persoalan stunting memang menjadi salah satu isu penting di tengah-tengah masyarakat. Arfan menyebut, pemerintah pusat hingga daerah telah menaruh perhatian dan memaksimalkan upaya penanganan stunting tersebut. Tak terkecuali di Kutai Timur. (ADV)

Views: 931










.jpg)
