- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD Kutim Minta Sosialisasi Kesehatan Tetap Digalakkan Meski Angka Stunting Turun

Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Arfan. (int)
ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan menyerukan agar pemerintah tetap memaksimalkan pelayanan kesahatan hingga ke daerah pelosok.
Namun, politikus Nasdem itu juga mengapresiasi penanganan stunting yang dilakukan pemerintah hingga persentase menurun.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah disediakan di setiap wilayah, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting sejak dini terhadap ibu hamil dan anak balita. Tidak hanya itu, rumah sakit pemerintah dan swasta juga turut diminta menggalakkan sosialisasi mengenai stunting.
Baca Lainnya :
- Dewan Minta Pemerintah Tertibkan Badut Jalanan0
- Dewan Kutai Timur Akan Menelusuri Kasus Dugaan Pemecatan Buruh Hamil Secara Paksa 0
- Dua Aduan soal Pelayanan Listrik dan Air Bersih dari Warga Desa Tepian Langsat Diterima Ketua DPRD K0
- DPRD Kutim Ingatkan Perusahaan Agar Menjaga Ekosistem Hutan0
- DPRD Kutim Kritik Pembuatan Payung Hukum, Sebut Banyak Perda Mandul0
"Posyandu merupakan garda terdepan dalam memberikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Karenanya, fasilitas kesehatan ini perlu dimaksimalkan," katanya belum lama ini.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, tiga tahun terakhir angka stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, angka stunting 27,5 persen. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 24,7 persen. Sementara tahun 2023, angka stunting susut menjadi 17 persen.
Arfan bilang, legislatif telah intens melakukan komunikasi terhadap pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat bawah. Salah satu tujuannya, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat Kutai Timur.
"Pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya untuk pengurangan angka stunting, tapi seluruh jenis penyakit pasien yang membutuhkan penanganan harus diperhatikan," tegasnya.
Bahkan ia menyinggung soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Arfan menyampaikan, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran yang cukup tinggi untuk penanganan kesehatan. "Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak hidup sehat," sambungnya.
Persoalan stunting memang menjadi salah satu isu penting di tengah-tengah masyarakat. Arfan menyebut, pemerintah pusat hingga daerah telah menaruh perhatian dan memaksimalkan upaya penanganan stunting tersebut. Tak terkecuali di Kutai Timur. (ADV)

Views: 931










.jpg)
