ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, memimpin rapat penting untuk membahas Prognosis Rancangan APBD Tahun 2026 serta Prognosis Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2025. Rapat ini melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim.

Sabaruddin menegaskan bahwa penyusunan prognosis anggaran ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya satu OPD, melainkan hampir seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. 

"Formulasinya bertahap dan kompleks. Anggaran murni maupun perubahan punya target masing-masing. Idealnya proses ini dimulai sejak Mei hingga Agustus," jelasnya.

Baca Lainnya :

• Dugaan Malpraktik di Samarinda, Damayanti Desak Peningkatan Kompetensi dan Etika Tenaga Medis0
• Damayanti: Lawan Budaya Pasif, Generasi Muda Kaltim Harus Produktif dan Berintegritas0
• Damayanti: Masa Depan Kaltim di Tangan Generasi Muda Cerdas dan Berkarakter0
• DPRD Kaltim Tegaskan Status Kampung Sidrap di Kutim, Desak Akhiri Polemik dan Fokus Layanan Publik0
• DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Etis Polemik Kampung Sidrap Antara Bontang dan Kutim0

Untuk mematangkan perencanaan anggaran, DPRD juga mengandalkan sinergi lintas komisi, terutama Komisi I, II, III, dan IV.

Komisi II yang dipimpin Sabaruddin saat ini tengah menjalankan fungsi pengawasan dan hak dengar pendapat dengan mitra kerja. Namun, ia menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda dalam rapat kali ini.

"Kami menyayangkan ketidakhadiran Kepala Bapenda. Padahal, kami ingin mendalami isu-isu penting langsung dari sumbernya," ujarnya.

Meski demikian, Sabaruddin memastikan akan ada pertemuan lanjutan dalam waktu dekat untuk membahas hal ini secara lebih mendalam.

Hingga saat ini, DPRD Kaltim belum menerima data lengkap terkait realisasi anggaran. Sabaruddin meminta agar pada rapat selanjutnya, kepala OPD dapat hadir langsung dan menyampaikan data secara detail. "Kami ingin data yang lengkap dan akurat, supaya pengawasan dan perencanaan bisa berjalan maksimal," tegasnya.

Agenda monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kaltim untuk memastikan transparansi dan efektivitas anggaran daerah. Tujuannya jelas setiap rupiah dari APBD harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur. 

"Kami ingin anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat dan tepat sasaran," tutup Sabaruddin. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)