ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, melontarkan kritik keras terhadap praktik titip siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ia menilai kebiasaan ini secara fundamental mencederai prinsip keadilan dalam dunia pendidikan, dan merupakan imbas langsung dari ketimpangan kualitas antar sekolah yang belum tertangani secara serius.

“Saya secara pribadi kurang pas ya dengan yang namanya nitip siswa. Harusnya praktik itu tidak ada. Kalau kualitas pendidikan merata di semua sekolah, maka tidak akan muncul lagi anggapan sekolah favorit atau unggulan,” ungkap Damayanti.

Menurut Damayanti, keinginan orang tua untuk menitipkan anak ke sekolah tertentu sering kali muncul karena kualitas sekolah yang tidak merata. Akibatnya, masyarakat memiliki persepsi bahwa hanya beberapa sekolah saja yang layak dijadikan pilihan, menciptakan persaingan tidak sehat.

Baca Lainnya :

• Daya Tampung SMA Negeri Balikpapan Krisis, DPRD Kaltim Desak Pemprov Subsidi Sekolah Swasta0
• Pendidikan Tinggi Gratis Kaltim Mulai Terealisasi 2025, DPRD Janji Kawal Hingga Tuntas0
• Akses Pendidikan di Kukar Terbatas, DPRD Kaltim Dorong SMA Terbuka dan Soroti Tantangan Lahan0
• DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Akses dan Desak Kebijakan Pendidikan Berbasis Daerah0
• DPRD Kaltim Desak Solusi Krisis Air Bersih Balikpapan0

“Kualitas sekolah yang tidak merata inilah yang akhirnya menciptakan keinginan kuat dari orang tua agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang dinilai terbaik. Itu yang membuat praktik penitipan muncul, padahal itu tidak adil bagi siswa lain,” jelasnya.

Damayanti menekankan, dalam proses PPDB, hak setiap siswa harus dilindungi secara setara. Jika ada yang masuk melalui jalur titipan, maka bisa saja siswa lain yang seharusnya lolos justru tersingkir. 

"Kasihan kalau ada anak yang seharusnya punya hak duduk di bangku sekolah, tapi tergeser karena praktik titip-menitip. Ini yang tidak boleh terjadi. Undang-Undang sudah jelas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak dan adil," tegasnya.

Politikus PKB ini juga mendorong pemerintah provinsi untuk hadir secara konkret dalam menyelesaikan akar persoalan ini. Ia menilai satu-satunya cara menghapus stigma sekolah favorit adalah dengan meningkatkan kualitas seluruh sekolah secara merata, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya pengajar.

“Pemerintah harus hadir. Caranya dengan meningkatkan kualitas masing-masing sekolah agar tidak ada lagi perbedaan mencolok. Kalau semua sekolah bagus, masyarakat tidak akan memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu,” katanya.

Damayanti berharap ke depan tidak ada lagi celah yang membuka praktik-praktik tidak adil dalam dunia pendidikan. "Semua anak harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan tanpa harus bersaing lewat jalur belakang," tandasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)