ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti tajam krisis daya tampung sekolah negeri di Balikpapan yang tak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, khususnya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMP ke SMA. Sorotan ini disampaikan usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yang membahas persiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK Tahun Pembelajaran 2025/2026.

Damayanti mengungkapkan data yang memprihatinkan saat ini hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa tertampung di SMA/SMK Negeri di Balikpapan. Kondisi ini mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah nyata.

"Kalau berbicara SPMB, khususnya di Balikpapan, daya tampung dari SMP ke SMA memang sangat kurang. Hanya 51 persen yang bisa tertampung," katanya. "Artinya, pemerintah harus hadir menjamin hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan."

Baca Lainnya :

• Pendidikan Tinggi Gratis Kaltim Mulai Terealisasi 2025, DPRD Janji Kawal Hingga Tuntas0
• Akses Pendidikan di Kukar Terbatas, DPRD Kaltim Dorong SMA Terbuka dan Soroti Tantangan Lahan0
• DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Akses dan Desak Kebijakan Pendidikan Berbasis Daerah0
• DPRD Kaltim Desak Solusi Krisis Air Bersih Balikpapan0
• DPRD Kaltim Tegaskan: Premanisme Oknum, Bukan Cerminan Ormas Resmi0

Ia pun menegaskan, bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan terpaksa melanjutkan ke sekolah swasta, pemerintah provinsi seharusnya ikut memberikan dukungan. Minimal dalam bentuk subsidi pembiayaan pendidikan. 

"Kalau pun harus ke sekolah swasta, maka saya berharap ada campur tangan pemprov. Misalnya dengan mengurangi beban biaya sekolah. Sehingga hak atas pendidikan tetap bisa dirasakan anak-anak kita," tuturnya.

Terkait solusi jangka panjang, Damayanti menyebutkan bahwa rencana penambahan sekolah di Balikpapan tetap ada, namun terkendala ketersediaan lahan. Mengingat Kota Balikpapan tergolong sudah sangat padat, pilihan yang memungkinkan adalah memanfaatkan lahan milik pemprov atau membangun sekolah vertikal.

"Kebutuhan lahan untuk sekolah itu tidak kecil. Tapi mungkin ada titik-titik tertentu milik pemprov yang bisa dimanfaatkan," katanya. "Kalau lahan terbatas, maka solusinya sekolah harus dibangun bertingkat. Perencanaan seperti itu harus matang sejak awal."

Ia juga menegaskan pentingnya memperluas ruang belajar (rombel) di sekolah-sekolah yang sudah ada. Di sisi lain, peran sekolah swasta tidak bisa diabaikan dalam sistem pendidikan, sehingga subsidi dari pemerintah juga semestinya mencakup siswa swasta.

"Bagaimanapun, sekolah swasta punya peran besar. Jangan sampai mereka diabaikan. Yang jadi masalah itu kan biaya masuk swasta tinggi," katanya. "Nah, pemerintah harus hadir juga di situ, entah melalui subsidi atau skema gratis seperti di sekolah negeri," pungkas Damayanti. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)