ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, Rabu (10/9/2025), guna memperkuat koordinasi terkait pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kaltim.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III, Abdulloh, didampingi perwakilan Dinas PUPR-PERA Kaltim, PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Mereka diterima langsung oleh Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana. Hadir pula Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, Sekretaris Komisi III Abdurrahman KA, serta sejumlah anggota lainnya.

Abdulloh menjelaskan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat terkait kondisi jalan nasional, termasuk rencana tukar guling ruas jalan Sangatta oleh PT KPC. Menurutnya, berkas rencana sudah disampaikan dan kini menunggu izin prinsip dari Presiden melalui Mensesneg. “Kami mendorong agar konstruksi dimulai paralel sambil menunggu administrasi,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Banggar DPRD Kaltim Bahas Perubahan KUA-PPAS 20250
• DPRD Kaltim Sepakati KUA-PPAS 20260
• Agusriansyah Ridwan Soroti Pendidikan yang Jauh dari Akar Budaya0
• Jahidin Apresiasi Kemajuan Penanganan Banjir di Samarinda0
• Andi Satya Dorong Mahasiswa Awasi Kebijakan Publik di Kaltim0

Ia juga menekankan pentingnya percepatan perbaikan ruas KKT–Kariangau yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. “Pihak yang memiliki alokasi anggaran diharapkan segera memprioritaskan ruas tersebut,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, menyoroti dua isu utama terkait PT KPC, yakni perbaikan infrastruktur jalan dan proses tukar guling Barang Milik Negara (BMN). Ia menyarankan konsultasi lanjutan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR dengan pendampingan BBPJN. “Jika ada program strategis untuk anggaran 2026, mohon disampaikan ke anggota DPR RI di pusat,” tambahnya.

Kepala BBPJN Kaltim, Yudi Hardiana, menjelaskan berdasarkan SK Tahun 2022 terdapat 1.806 km jalan berstatus nasional di Kaltim, dengan tingkat kemantapan 87 persen. Sisanya, 12 persen masih tidak mantap, ditambah 331 unit jembatan yang masuk jaringan nasional. “Prioritas utama saat ini adalah pembangunan jalan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan pagu anggaran 2025 sekitar Rp8,1 triliun,” terangnya.

Terkait akses KKT–Kariangau sepanjang 12,7 km, Yudi menyebut sebagian ruas perlu penanganan permanen. BBPJN mengusulkan PT KKT menangani 2,7 km, sementara sisanya ditangani BBPJN dengan dukungan PT Karya Logistik Nusantara. Ia juga mendorong PT KPC segera memulai konstruksi paralel sambil menunggu proses administrasi, dengan dukungan surat pernyataan dari BBPJN. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)