- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Desakan Penyelesaian Aktivitas Hauling di Kaltim Meningkat Setelah Kecelakaan Maut

Keterangan Gambar : Ilustrasi Hauling Batubara di Kaltim. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Tragedi di jalan penghubung Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) belum lama ini telah memicu perhatian serius. Kecelakaan maut yang melibatkan truk pengangkut batu bara merenggut nyawa warga, menyorot kembali masalah aktivitas hauling yang telah lama menjadi polemik di wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyatakan keprihatinannya atas insiden ini. "Kejadian ini sangat menyedihkan dan seharusnya tidak terjadi, terlebih sampai ada korban jiwa," ujar Yenni, menegaskan bahwa kecelakaan seperti ini tidak boleh terulang dan mendesak agar solusi segera dicari.
Yenni juga menyampaikan bahwa masalah ini akan menjadi prioritas dalam agenda DPRD Kaltim setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebagai wakil dari Dapil Paser-PPU, ia berkomitmen untuk mengangkat persoalan ini hingga tingkat provinsi dan pusat.
“Kami akan mendorong Pemprov Kaltim untuk tegas menyuarakan masalah ini kepada pemerintah pusat," katanya.
Aktivitas hauling batu bara, yang melibatkan truk-truk besar di jalan umum, memang kerap menjadi sumber permasalahan di Kaltim, terutama di Kabupaten Paser. Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, kegiatan ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Yenni juga menyoroti pentingnya pemahaman pemerintah pusat mengenai kondisi daerah. Ia berharap, di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih, suara masyarakat Paser terkait hauling bisa lebih didengar dan direspons.
“Hauling di jalan umum sudah sangat mengganggu dan perlu segera ditangani," tegas Yenni, menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tak hanya mendesak, tetapi juga menyangkut keselamatan warga Kaltim. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
