- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Desakan Penyelesaian Aktivitas Hauling di Kaltim Meningkat Setelah Kecelakaan Maut

Keterangan Gambar : Ilustrasi Hauling Batubara di Kaltim. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Tragedi di jalan penghubung Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) belum lama ini telah memicu perhatian serius. Kecelakaan maut yang melibatkan truk pengangkut batu bara merenggut nyawa warga, menyorot kembali masalah aktivitas hauling yang telah lama menjadi polemik di wilayah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyatakan keprihatinannya atas insiden ini. "Kejadian ini sangat menyedihkan dan seharusnya tidak terjadi, terlebih sampai ada korban jiwa," ujar Yenni, menegaskan bahwa kecelakaan seperti ini tidak boleh terulang dan mendesak agar solusi segera dicari.
Yenni juga menyampaikan bahwa masalah ini akan menjadi prioritas dalam agenda DPRD Kaltim setelah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sebagai wakil dari Dapil Paser-PPU, ia berkomitmen untuk mengangkat persoalan ini hingga tingkat provinsi dan pusat.
“Kami akan mendorong Pemprov Kaltim untuk tegas menyuarakan masalah ini kepada pemerintah pusat," katanya.
Aktivitas hauling batu bara, yang melibatkan truk-truk besar di jalan umum, memang kerap menjadi sumber permasalahan di Kaltim, terutama di Kabupaten Paser. Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, kegiatan ini dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
Yenni juga menyoroti pentingnya pemahaman pemerintah pusat mengenai kondisi daerah. Ia berharap, di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih, suara masyarakat Paser terkait hauling bisa lebih didengar dan direspons.
“Hauling di jalan umum sudah sangat mengganggu dan perlu segera ditangani," tegas Yenni, menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tak hanya mendesak, tetapi juga menyangkut keselamatan warga Kaltim. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
