ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim) berencana meninjau lokasi proyek multi years contrac (MYC). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Pasalnya, hingga kini sejumlah proyek multi years contrac tak kunjung rampung.

Dalam waktu dekat, Ketua Komisi DPRD Kutim Hipnie Armansyah menyebut, setidaknya terdapat 6 titik proyek multi years contrak yang bakal ditinjau. Salah satunya pembangunan Pasar Tradisional di Sangatta Selatan. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintah sejak awal 2023 lalu.

"Misalnya proyek pembangunan Pasar Tradisional. Sebenarnya sudah dianggarkan 2023 lalu. Tapi kamu ingin mengetahui sejauh mana perkembangannya. Apakah ada progres, atau hanya jalan di tempat?" ujar Hipnie kepada awak media beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular : Penyebab Terbanyak Kematian0
• Rumah Mewah di Depan Pasar Segiri Kota Samarinda di Geledah KPK0
• Marahan Pacarnya, Remaja di Berau Lompat ke Sungai Segah 0
• Wakil Wali Kota Bontang Buka Bimbingan Teknis Character Building bagi Guru PAUD0
• Wakil Wali Kota Bontang Buka Launching The Legend Tour Indonesia Cabang Bontang0

Menurut Hipnie, peninjauan lokasi sebagai salah satu tugas dan fungsi legislator. Yakni melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Apalagi, lanjut dia, sejumlah proyek multi years contrac tersebut merupakan kebutuhan masyarakat.

Komisi B DPRD Kutim yang membidangi Perekonomian dan Keuangan, tentunya selalu memastikan progres seluruh pembangunan. Baik program pemerintah daerah, pemerintah maupun dari pusat. Hipnie menyebut, seyogyanya seluruh pembangunan harus rampung sesuai waktu yang ditentukan.

"Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas. Sejumlah pembangunan proyek multi years contrak tentu sangat dinantikan untuk dinikmati warga yang bersinggungan langsung aktivitasnya. Kami sebagai legislatif menginginkan agar pembangunan sesuai yang telah direncanakan," tuturnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan pengawalan seluruh proyek pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan penggunaan anggaran yang telah digelontorkan. (Adv)

Views: 893