ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Dalam menghadapi tantangan pengaturan pasar liar yang berkembang di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Andi Iskandar Hamala, menyerukan kepada pemerintah daerah untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dan manusiawi bagi para pedagang. 

Menurutnya, selama ini kebijakan yang diterapkan cenderung berfokus pada pelarangan tanpa menyertai alternatif yang memadai bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pasar liar.

“Kalau itu dikelola dengan baik, tentu bisa ditata. Kita tidak bisa hanya melarang tanpa memikirkan solusi bagi para pedagang, apalagi jika itu menyangkut lahan tempat tinggal mereka. Pelarangan harus diimbangi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang layak,” jelas Andi Iskandar Hamala.

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Dorong Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, SKPD Diminta Lebih Inovatif0
• Sinergi Pemprov dan Pemkab Kunci Keberhasilan Pembangunan di PPU0
• Raup Muin Sebut Festival Nondoi Belian Harus Jadi Agenda Nasional0
• Peningkatan Kualitas Tenaga Penyuluh Pertanian Sangat Mendesak0
• DPRD PPU Desak Pendataan Pelajar Berprestasi Demi Dukungan Tepat Sasaran0

Ia menekankan bahwa penataan pasar memerlukan pendekatan yang lebih bijaksana, di mana pemberlakuan aturan harus diiringi dengan pemberian ruang untuk para pedagang agar tetap bisa berusaha secara layak dan terorganisir. Tanpa langkah-langkah ini, kebijakan yang hanya mengandalkan larangan dianggap tidak adil dan berpotensi menimbulkan masalah sosial.

Andi menyoroti bahwa tindakan keras terhadap keberadaan pasar liar tanpa memberikan alternatif yang memadai adalah bentuk ketidakadilan sosial. 

“Kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk berbisnis dan berdagang. Jika kita hanya melarang berdasarkan regulasi tanpa memberi solusi, itu berarti kita berlaku zalim terhadap masyarakat,” tegasnya.

Andi Iskandar Hamala mengajak semua pihak, termasuk pemerintah dan instansi terkait, untuk duduk bersama dan mencari solusi yang tepat guna menata pasar liar. Ia berharap adanya upaya kolaboratif yang bisa menghasilkan kebijakan yang adil dan berdampak positif bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif, diharapkan pengaturan pasar liar di PPU dapat berjalan lancar dan mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang tertata dan stabil,” tutupnya. (Adv)