ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyampaikan keprihatinannya terkait pendataan penerima subsidi gas LPG 3 kilogram yang dinilai masih jauh dari akurat.

Menurut Sapto, ketidakakuratan data ini berujung pada distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, sehingga banyak warga yang layak menerima justru terabaikan, sementara kalangan mampu malah menikmati fasilitas tersebut.

“Pendataan penerima subsidi gas LPG 3 kg ini perlu diperbaiki. Banyak warga yang layak tidak terakomodasi, sedangkan mereka yang mampu malah mendapat manfaat dari subsidi ini,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Sapto menegaskan, gas LPG bersubsidi seharusnya ditujukan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Namun, lemahnya validasi data menyebabkan subsidi tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Ia menilai, ketidaktepatan ini menciptakan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pemerintah.

“Subsidi harus diberikan kepada yang membutuhkan, bukan kepada mereka yang sudah mampu. Jika data terus dibiarkan seperti ini, maka tujuan utama subsidi tidak akan tercapai,” tegasnya.

Ketidakakuratan data penerima subsidi gas LPG, menurut Sapto, hanya satu dari banyak persoalan yang melanda program bantuan sosial di Kaltim. Ia juga menyoroti masalah serupa pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan distribusi dana hibah, yang seringkali meleset dari target akibat lemahnya pendataan.

“Pendataan yang lebih teliti sangat diperlukan dalam semua program bantuan sosial. Tanpa itu, mereka yang benar-benar membutuhkan tidak akan merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Sapto menyebutkan, kegagalan dalam mendata penerima yang layak dapat menyebabkan efek domino pada program bantuan sosial lainnya. Selain merugikan warga miskin, hal ini juga mencoreng kredibilitas pemerintah dalam menjalankan program-program sosial.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan penerima subsidi dan bantuan sosial. Sapto juga menekankan pentingnya melibatkan semua pihak terkait, mulai dari pemerintah desa hingga aparat pendataan, agar sistem pendataan dapat diperbaiki dan lebih akurat.

“Pemerintah harus serius menangani masalah ini. Jika pendataan tidak segera dibenahi, bantuan sosial tidak akan pernah tepat sasaran,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Sapto mengusulkan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pendataan dan penyaluran bantuan, termasuk penggunaan teknologi berbasis digital untuk memastikan keakuratan data penerima.

Dengan demikian, subsidi dan bantuan sosial lainnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kita perlu memastikan bahwa bantuan ini tidak hanya sekadar program, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan,” pungkas Sapto. (Fai/Adv/DPRDKaltim)