ANALOGNEWS.id, PPU – Potensi retribusi parkir di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) rupanya masih jauh dari kata optimal. Anggota Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedy, menilai pemerintah daerah perlu lebih serius membenahi sistem pengelolaan parkir agar sektor ini bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

“Kalau dikelola dengan baik, potensi retribusi parkir itu besar. Tapi ya tetap tergantung jumlah penduduk dan kendaraan. Itu faktor penentunya,” ujar Jhon.

Menurutnya, tingkat pendapatan dari retribusi parkir tidak hanya soal aturan atau petugas di lapangan. Kondisi demografis, sebaran aktivitas ekonomi, dan ketersediaan infrastruktur pendukung juga berperan besar.

Baca Lainnya :

• Petani Masih Andalkan Pola Lama, Sujiati Minta Edukasi Manajemen Tanam dan Pupuk Ditingkatkan0
• Sujiati Dorong Investor Bangun Pabrik Rumput Laut di PPU, Petani Siap Naik Kelas0
• DPRD Kaltim Soroti Jalan Rusak di Perbatasan, Desak Pemprov Lebih Prioritaskan Daerah Terpencil0
• Sapto Setyo Purnomo Dukung Seleksi Direksi Perusda Kaltim yang Profesional dan Transparan0
• Hari Bhayangkara ke-79, DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan untuk Polri Jaga Stabilitas Daerah0

Ia mengakui, tantangan di PPU memang cukup unik. Wilayahnya masih tersebar dan belum terkonsentrasi seperti daerah perkotaan lain, sehingga membuat pengawasan dan penataan parkir lebih kompleks.

“Kalau PPU ini kan daerahnya belum padat. Jadi wajar belum maksimal,” lanjutnya.

Meski demikian, Jhon optimistis peluang peningkatan retribusi terbuka lebar. Sejumlah titik strategis seperti Pelabuhan Ferry Penajam, dermaga keberangkatan speed boat, hingga pasar tradisional mulai menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi.

“Kuncinya penduduk saja. Kalau penduduk makin ramai dan pusat perbelanjaan tumbuh, peluang retribusi parkir otomatis naik,” ujarnya.

Ia menekankan, lokasi-lokasi tersebut sebaiknya segera ditata sebagai zona parkir resmi. Hal ini tidak hanya akan menambah pemasukan daerah, tetapi juga memudahkan masyarakat yang beraktivitas.

“Misalnya di Pelabuhan Ferry, Speed Boat, dan pasar-pasar itu paling berpeluang kalau pemerintah mau kelola dengan serius,” ucap Jhon.

Namun, ia mengingatkan, rencana penataan parkir tidak akan berjalan tanpa fasilitas pendukung yang memadai. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan lahan parkir yang layak sebelum melakukan penarikan retribusi.

“Kalau tidak ada zonanya, kan sulit. Akhirnya muncul parkir-parkir pribadi yang tidak jelas. Jadi kuncinya, sarananya dulu yang disiapkan,” tegasnya. (Adv)