- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Rencana Pemda untuk Bangun Kantor SKPD Terpusat Didukung Legislatif
.jpg)
Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah daerah untuk membangun kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memiliki fasilitas tetap. Pembangunan kantor-kantor ini dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan terpusat.
Rencana ini bukanlah hal baru bagi kabupaten yang kini berusia 22 tahun tersebut. Sejumlah SKPD di Kabupaten PPU, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, , Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Dinas Ketahanan Pangan, saat ini masih belum memiliki kantor permanen dan tersebar di lokasi yang berjauhan.
“Kita sangat mendukung, kalau memang pemerintah daerah ini mau berencana membangunkan gedung-gedung perkantoran SKPD yang belum ada,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan kantor tetap bagi SKPD yang terpusat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Thohiron juga mendukung sepenuhnya apabila pemerintah daerah memilih Kelurahan Nipah-Nipah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten PPU. Menurutnya, adanya kantor-kantor yang terpusat di satu wilayah akan sangat memudahkan akses masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif.
“Nah setuju juga, kalau memang ada rencana pemerintah daerah mau bangun perkantoran secara terpusat. Jadi masyarakat tidak perlu repot jalan-jalan jauh untuk mengurus keperluannya,” ujarnya.
Saat ini, sejumlah kantor SKPD yang berada di lokasi berjauhan memang sering kali menyulitkan masyarakat. Misalnya, kantor Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terletak jauh satu sama lain, serta kantor Dinas Ketahanan Pangan yang berlokasi di Petung.
“Dengan adanya kantor-kantor yang terpusat, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya karena cukup mendatangi satu lokasi untuk mengurus berbagai keperluan administrative,” ungkapnya. (*)










.jpg)
