- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Rencana Pemda untuk Bangun Kantor SKPD Terpusat Didukung Legislatif
.jpg)
Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah daerah untuk membangun kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum memiliki fasilitas tetap. Pembangunan kantor-kantor ini dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan terpusat.
Rencana ini bukanlah hal baru bagi kabupaten yang kini berusia 22 tahun tersebut. Sejumlah SKPD di Kabupaten PPU, seperti Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, , Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Dinas Ketahanan Pangan, saat ini masih belum memiliki kantor permanen dan tersebar di lokasi yang berjauhan.
“Kita sangat mendukung, kalau memang pemerintah daerah ini mau berencana membangunkan gedung-gedung perkantoran SKPD yang belum ada,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan kantor tetap bagi SKPD yang terpusat akan sangat membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Thohiron juga mendukung sepenuhnya apabila pemerintah daerah memilih Kelurahan Nipah-Nipah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten PPU. Menurutnya, adanya kantor-kantor yang terpusat di satu wilayah akan sangat memudahkan akses masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administratif.
“Nah setuju juga, kalau memang ada rencana pemerintah daerah mau bangun perkantoran secara terpusat. Jadi masyarakat tidak perlu repot jalan-jalan jauh untuk mengurus keperluannya,” ujarnya.
Saat ini, sejumlah kantor SKPD yang berada di lokasi berjauhan memang sering kali menyulitkan masyarakat. Misalnya, kantor Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang terletak jauh satu sama lain, serta kantor Dinas Ketahanan Pangan yang berlokasi di Petung.
“Dengan adanya kantor-kantor yang terpusat, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya karena cukup mendatangi satu lokasi untuk mengurus berbagai keperluan administrative,” ungkapnya. (*)










.jpg)
