ANALOGNEWS.id, BONTANG - Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Bontang menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Senin (20/11/2023).

Demonstrasi tersebut digelar untuk mengawal kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2024.

Ketua FSPKEP Bontang Supriyadi mengatakan, ratusan massa aksi dari Bontang menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15 persen.

Baca Lainnya :

• Uji Kir Berdampak ke Peningkatan PAD, DPRD Bontang Desak Dishub Segera Operasikan 0
• Hasanuddin Mas\'ud Pertanyakan Keterwakilan Masyarakat Kaltim di IKN0
• Nidya Listiyono Soroti Kasus Penggelapan Dana TPP di Rumah Sakit 0
• Rima : Infrastruktur Jalan Sangat Penting untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat0
• Salehuddin Usulkan Publikasi Ilmiah Pengganti Skripsi0

Angka tersebut mengacu pada kenaikan inflasi atau kenaikan harga konsumsi serta pertumbuhan ekonomi. 

Diketahui, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sebesar 6,37 persen dan inflasi sebesar 3,07 persen.

"Kami mengawal setidaknya, kenaikan UMP sebesar 15 persen jika mengacu pertumbuhan ekonomi dan inflasi," ujar Supriyadi. 

Pria yang akrab dipanggil Yadi itu menjelaskan, sesuai dengan kondisi  lapangan saat ini, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan tahun 2023. 

Hal tersebut pun dianggap menjadi dasar keniakan UMP layak di angka 15 persen di tahun 2024.

"Harga bahan pokok sepanjang tahun melambung tinggi, harusnya UMP juga mengikuti hal tersebut," ucapnya . 

Diapun berharap dengan aksi demonstrasi tersebut, pemerintah Kalimantan Timur dapat mendengar aspirasi para pekerja. Sebab, pekerja merupakan salah satu tombak pertumbuhan perekonomian.

"Kami akan terus mengawal kesejahteraan buruh, sebab negara ini berkembang dari hasil kerja keras buruh. Harusnya pemerintah juga memikirkan kesejahteraan para buruh," pungkasnya. (*)