ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan timur telah melakukan pemanggilan terhadap direksi RSUD AWS untuk membahas transparansi pengelolaan dana di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. 

Anggota DPRD Kaltim Nidya listiyono, pemanggilan itu terkait kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit, seperti penggelapan dana TPP. Ia menegaskan bahwa pengelolaan belanja umum daerah di Kalimantan Timur harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat

"Dalam pertemuan tersebut dibahas kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit tersebut hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama," ungkap Nidya listiyono, beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya :

• Rima : Infrastruktur Jalan Sangat Penting untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat0
• Salehuddin Usulkan Publikasi Ilmiah Pengganti Skripsi0
• APBD Kaltim Naik, Sarkowi Minta Fokus Tekan Kemiskinan dan Pengembangan SDM 0
• DBH di Sektor Migas dan Batu Bara Dievaluasi, DPRD Kaltim: Masih Kecil0
• Persoalan Sertifikat Lahan Warga di Sanga-sanga, Samsun akan Dorong RDP0

 Dia juga meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Kaltim untuk diungkap ke publik, serta menyampaikan, pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.

Kemudian, ia juga menyoroti pengaruh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit. Dia mengatakan, bahwa meskipun peralatan medis canggih, SDM yang berkualitas juga diperlukan. Oleh karena itu, dia mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik.

Lanjutnya, rumah sakit di Kaltim merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia. Sebab itu, ia pun berharap agar masyarakat Kaltim dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di sana tanpa perlu pergi ke daerah lain.

Termasuk sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, sistem manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan. Dia juga bilang, perlu upaya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless.

“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tandasnya. (Adv)