- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Hasanuddin Mas\'ud Pertanyakan Keterwakilan Masyarakat Kaltim di IKN

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Ma'sud
ANALOGNEWS,id, SAMARINDA - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Ma'sud menanggapi soal keterwakilan masyarakat Kaltim dalam pemerintahan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia katakan, Saat ini dalam manajemen tata kelola pemerintahan di IKN tidak ada wakil DPRD kabupaten/kota dan provinsi.
"Yang ada DPR RI saja, jadi keterwakilan masyarakat Kaltim juga jadi pertanyaan," kata Hasanuddin Ma'sud, beberapa waktu lalu.
Baca Lainnya :
- Nidya Listiyono Soroti Kasus Penggelapan Dana TPP di Rumah Sakit 0
- Rima : Infrastruktur Jalan Sangat Penting untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat0
- Salehuddin Usulkan Publikasi Ilmiah Pengganti Skripsi0
- APBD Kaltim Naik, Sarkowi Minta Fokus Tekan Kemiskinan dan Pengembangan SDM 0
- DBH di Sektor Migas dan Batu Bara Dievaluasi, DPRD Kaltim: Masih Kecil0
Politisi yang biasa disapa Hamas ini menyampaikan, wacana pembentukan semacam forum yang mewakili masyarakat Kalimantan Timur setingkat DPRD provinsi belum ada pemberitahuan hingga saat ini.
"Karena di DKI Jakarta ada DPRD provinsi, padahal tidak ada DPRD tingkat dua atau kota. Nah, jadi itu yang disebut keterwakilan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun menanggapi terkait rencana pembentukan wadah yang menyerupai lembaga yang mewakili masyarakat Kalimantan Timur.
"Nah, terkait itu kami masih belum mengetahui konsepnya, oleh karena itu nanti kami tanyakan bagaimana mekanisme pembentukannya terlebih dahulu," tutupnya. (Adv)










.jpg)
