- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Hasanuddin Mas\'ud Pertanyakan Keterwakilan Masyarakat Kaltim di IKN

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Ma'sud
ANALOGNEWS,id, SAMARINDA - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Ma'sud menanggapi soal keterwakilan masyarakat Kaltim dalam pemerintahan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dia katakan, Saat ini dalam manajemen tata kelola pemerintahan di IKN tidak ada wakil DPRD kabupaten/kota dan provinsi.
"Yang ada DPR RI saja, jadi keterwakilan masyarakat Kaltim juga jadi pertanyaan," kata Hasanuddin Ma'sud, beberapa waktu lalu.
Baca Lainnya :
- Nidya Listiyono Soroti Kasus Penggelapan Dana TPP di Rumah Sakit 0
- Rima : Infrastruktur Jalan Sangat Penting untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat0
- Salehuddin Usulkan Publikasi Ilmiah Pengganti Skripsi0
- APBD Kaltim Naik, Sarkowi Minta Fokus Tekan Kemiskinan dan Pengembangan SDM 0
- DBH di Sektor Migas dan Batu Bara Dievaluasi, DPRD Kaltim: Masih Kecil0
Politisi yang biasa disapa Hamas ini menyampaikan, wacana pembentukan semacam forum yang mewakili masyarakat Kalimantan Timur setingkat DPRD provinsi belum ada pemberitahuan hingga saat ini.
"Karena di DKI Jakarta ada DPRD provinsi, padahal tidak ada DPRD tingkat dua atau kota. Nah, jadi itu yang disebut keterwakilan masyarakat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia pun menanggapi terkait rencana pembentukan wadah yang menyerupai lembaga yang mewakili masyarakat Kalimantan Timur.
"Nah, terkait itu kami masih belum mengetahui konsepnya, oleh karena itu nanti kami tanyakan bagaimana mekanisme pembentukannya terlebih dahulu," tutupnya. (Adv)










.jpg)
