- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Marthinus Minta PJ Gubernur Kaltim Tuntaskan konflik Agraria di Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Marthinus
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Permasalahan konflik lahan di Kalimantan Timur dianggap masih menjadi pekerjaan rumah yang belum benar-benar mampu diselesaikan di masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Berbagai pihak pun berharap kepada Pj gubernur Akmal Malik yang baru saja dilantik mampu menuntaskan persoalan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Marthinus menganggap penyelesaian sengketa lahan merupakan sebuah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pj Gubernur Kaltim.
Baca Lainnya :
- Perdalam Muatan Materi Raperda, Pansus Ponpes Kunjungan Kerja ke Kemendagri 0
- Bank Kaltimtara Dapat Penyertaan Modal dari APBD, Ini Harapan Seno Aji0
- Samsun Harap Pj Gubernur Kaltim Mampu Bersinergi dengan Semua Stakeholder0
- Nidya Listiyono Sebut Peralihan Bangunan Hotel Atlet Menjadi Perpustakaan Tidak Tepat0
- Sutomo Jabir Minta Pemprov Prioritaskan Infrastrukur Jalan di Daerah Tertinggal0
“Akmal Malik, selaku PJ Gubernur Kaltim, banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, salah satunya terkait banyaknya masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan,” ucap Marthinus, belum lama ini.
Lanjutnya Politisi PDIP Kaltim ini juga menyebutkan beberapa daerah di Provinsi Kaltim yang masih mengalami masalah sengketa lahan, salah satunya di Desa Saliki, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di sana ada sengketa lahan, antara PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dengan masyarakat setempat,” ungkapnya.
Kata dia, sampai saat ini, masalah tersebut belum memiliki penyelesaian yang jelas, sehingga PJ gubernur Kaltim perlu melakukan tindakan agar berujung pada penyelesaian.
“Hingga saat ini belum ada kejelasan status tanahnya, apakah itu status tanah negara atau seperti apa. Kemudian apakah ada ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Maka dari itu, Marthinus berharap perlu adanya perhatian lebih dari Pj Gubernur Kaltim, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada.
“Ini yang kita harapkan kepada PJ Gubernur Kaltim, jadi banyak tugas yang perlu diselesaikan dari kepemimpinan sebelumnya,” pungkasnnya. (Adv/DPRD Kaltim)










.jpg)
