- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Marthinus Minta PJ Gubernur Kaltim Tuntaskan konflik Agraria di Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Marthinus
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Permasalahan konflik lahan di Kalimantan Timur dianggap masih menjadi pekerjaan rumah yang belum benar-benar mampu diselesaikan di masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Berbagai pihak pun berharap kepada Pj gubernur Akmal Malik yang baru saja dilantik mampu menuntaskan persoalan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Marthinus menganggap penyelesaian sengketa lahan merupakan sebuah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pj Gubernur Kaltim.
Baca Lainnya :
- Perdalam Muatan Materi Raperda, Pansus Ponpes Kunjungan Kerja ke Kemendagri 0
- Bank Kaltimtara Dapat Penyertaan Modal dari APBD, Ini Harapan Seno Aji0
- Samsun Harap Pj Gubernur Kaltim Mampu Bersinergi dengan Semua Stakeholder0
- Nidya Listiyono Sebut Peralihan Bangunan Hotel Atlet Menjadi Perpustakaan Tidak Tepat0
- Sutomo Jabir Minta Pemprov Prioritaskan Infrastrukur Jalan di Daerah Tertinggal0
“Akmal Malik, selaku PJ Gubernur Kaltim, banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, salah satunya terkait banyaknya masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan,” ucap Marthinus, belum lama ini.
Lanjutnya Politisi PDIP Kaltim ini juga menyebutkan beberapa daerah di Provinsi Kaltim yang masih mengalami masalah sengketa lahan, salah satunya di Desa Saliki, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di sana ada sengketa lahan, antara PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dengan masyarakat setempat,” ungkapnya.
Kata dia, sampai saat ini, masalah tersebut belum memiliki penyelesaian yang jelas, sehingga PJ gubernur Kaltim perlu melakukan tindakan agar berujung pada penyelesaian.
“Hingga saat ini belum ada kejelasan status tanahnya, apakah itu status tanah negara atau seperti apa. Kemudian apakah ada ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Maka dari itu, Marthinus berharap perlu adanya perhatian lebih dari Pj Gubernur Kaltim, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada.
“Ini yang kita harapkan kepada PJ Gubernur Kaltim, jadi banyak tugas yang perlu diselesaikan dari kepemimpinan sebelumnya,” pungkasnnya. (Adv/DPRD Kaltim)










.jpg)
