- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Marthinus Minta PJ Gubernur Kaltim Tuntaskan konflik Agraria di Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Marthinus
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Permasalahan konflik lahan di Kalimantan Timur dianggap masih menjadi pekerjaan rumah yang belum benar-benar mampu diselesaikan di masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Berbagai pihak pun berharap kepada Pj gubernur Akmal Malik yang baru saja dilantik mampu menuntaskan persoalan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur Marthinus menganggap penyelesaian sengketa lahan merupakan sebuah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Pj Gubernur Kaltim.
Baca Lainnya :
- Perdalam Muatan Materi Raperda, Pansus Ponpes Kunjungan Kerja ke Kemendagri 0
- Bank Kaltimtara Dapat Penyertaan Modal dari APBD, Ini Harapan Seno Aji0
- Samsun Harap Pj Gubernur Kaltim Mampu Bersinergi dengan Semua Stakeholder0
- Nidya Listiyono Sebut Peralihan Bangunan Hotel Atlet Menjadi Perpustakaan Tidak Tepat0
- Sutomo Jabir Minta Pemprov Prioritaskan Infrastrukur Jalan di Daerah Tertinggal0
“Akmal Malik, selaku PJ Gubernur Kaltim, banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, salah satunya terkait banyaknya masalah sengketa lahan yang belum terselesaikan,” ucap Marthinus, belum lama ini.
Lanjutnya Politisi PDIP Kaltim ini juga menyebutkan beberapa daerah di Provinsi Kaltim yang masih mengalami masalah sengketa lahan, salah satunya di Desa Saliki, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“Di sana ada sengketa lahan, antara PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) dengan masyarakat setempat,” ungkapnya.
Kata dia, sampai saat ini, masalah tersebut belum memiliki penyelesaian yang jelas, sehingga PJ gubernur Kaltim perlu melakukan tindakan agar berujung pada penyelesaian.
“Hingga saat ini belum ada kejelasan status tanahnya, apakah itu status tanah negara atau seperti apa. Kemudian apakah ada ganti rugi oleh pihak perusahaan kepada masyarakat,” tambahnya.
Maka dari itu, Marthinus berharap perlu adanya perhatian lebih dari Pj Gubernur Kaltim, sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada.
“Ini yang kita harapkan kepada PJ Gubernur Kaltim, jadi banyak tugas yang perlu diselesaikan dari kepemimpinan sebelumnya,” pungkasnnya. (Adv/DPRD Kaltim)










.jpg)
