- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Legislator PPU Serukan Pengawasan Ketat terhadap Produk Makanan Anak yang Tidak Layak

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Thohiron. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAMAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Thohiron, menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk makanan, terutama jajanan anak-anak.
Thohiron meminta agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskukmperindag) serta Dinas Kesehatan Kabupaten PPU lebih serius dalam menjalankan pengawasan keluar dan masuknya produk makanan.
Menurutnya, pengawasan yang lemah dapat berpotensi membahayakan kesehatan dan mengganggu nilai kepatutan di masyarakat.
“Ini memerlukan keseriusan penuh dari pihak terkait dalam melakukan pengawasan. Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan konsumsi harus dicegah agar tidak beredar di tengah masyarakat, baik yang menyangkut aspek kesehatan maupun etika kemasan,” tegas Thohiron, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Thohiron juga menekankan bahwa pengawasan saja tidak cukup. Perlu adanya sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk pencabutan izin usaha sebagai langkah memberi efek jera kepada pihak yang melanggar aturan. Ia menilai ketidakseriusan dalam pemberian sanksi akan membuat pelanggaran terus berulang.
“Sering kali kita lemah dalam penerapan sanksi, sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku. Ini harus diubah agar ada ketegasan dan perlindungan nyata bagi masyarakat,” imbuhnya. (Adv)










.jpg)
