- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Legislator PPU Abdul Rahman Wahid Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterangan Gambar : Abdul Rahman Wahid, legislator Kabupaten Penajam Paser Utara
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Abdul Rahman Wahid, legislator Kabupaten Penajam Paser Utara, mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sejumlah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
“Pelayanan publik harus mengalami perubahan dan pembenahan agar semakin membaik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kebermanfaatan dari program-program pemerintah,” tegas Abdul Rahman Wahid.
Ia mengakui bahwa pelayanan publik di PPU selama ini sudah cukup memadai, namun menekankan bahwa setiap penilaian negatif harus segera diatasi dengan solusi tepat agar kinerja Pemkab semakin memuaskan warga.
Legislator ini juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Salah satu yang ia soroti adalah proses pergantian kepala daerah, di mana pejabat definitif digantikan oleh penjabat sementara.
Selain itu, aktivitas politik saat pelaksanaan Pemilu, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), juga disebutnya turut berkontribusi terhadap penurunan pengawasan yang berdampak pada fungsi pelayanan.
“Karena adanya pergantian dan dinamika politik seperti Pemilu, kita melihat ada potensi pengaruh pada pengawasan yang dapat mengakibatkan penurunan dalam fungsi pelayanan publik,” kata Abdul Rahman Wahid.
Ia berharap agar Pemkab PPU segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret untuk memastikan pelayanan publik menjadi lebih baik dan berkualitas.
“Kinerja pelayanan publik harus diperbaiki, supaya ke depannya semakin berkualitas dan bisa memenuhi harapan masyarakat,” tutupnya. (Adv)










.jpg)
