- Turnamen Voli Putri Bontang Jadi Wadah Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
- Kapal Fiber dan Jaring Gillnet Disiapkan, DKP3 Bontang Dorong Produktivitas KUB Nelayan
- DKP3 Perkuat Pengawasan Distribusi MBG, Pastikan Makanan Aman hingga Diterima Siswa
- Pemkot Serahkan Penanganan Sengketa Kapal Roro ke Kejaksaan, Neni: Itu Aset Pemerintah
- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
Legislator PPU Abdul Rahman Wahid Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Keterangan Gambar : Abdul Rahman Wahid, legislator Kabupaten Penajam Paser Utara
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Abdul Rahman Wahid, legislator Kabupaten Penajam Paser Utara, mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sejumlah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.
“Pelayanan publik harus mengalami perubahan dan pembenahan agar semakin membaik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kebermanfaatan dari program-program pemerintah,” tegas Abdul Rahman Wahid.
Ia mengakui bahwa pelayanan publik di PPU selama ini sudah cukup memadai, namun menekankan bahwa setiap penilaian negatif harus segera diatasi dengan solusi tepat agar kinerja Pemkab semakin memuaskan warga.
Legislator ini juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Salah satu yang ia soroti adalah proses pergantian kepala daerah, di mana pejabat definitif digantikan oleh penjabat sementara.
Selain itu, aktivitas politik saat pelaksanaan Pemilu, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg), juga disebutnya turut berkontribusi terhadap penurunan pengawasan yang berdampak pada fungsi pelayanan.
“Karena adanya pergantian dan dinamika politik seperti Pemilu, kita melihat ada potensi pengaruh pada pengawasan yang dapat mengakibatkan penurunan dalam fungsi pelayanan publik,” kata Abdul Rahman Wahid.
Ia berharap agar Pemkab PPU segera mengambil langkah-langkah perbaikan yang konkret untuk memastikan pelayanan publik menjadi lebih baik dan berkualitas.
“Kinerja pelayanan publik harus diperbaiki, supaya ke depannya semakin berkualitas dan bisa memenuhi harapan masyarakat,” tutupnya. (Adv)










.jpg)
