- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
Kurikulum Merdeka Harus Fleksibel, Sesuaikan dengan Kearifan Lokal

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Keberagaman sosial dan budaya Indonesia menjadi sorotan dalam diskusi tentang implementasi Kurikulum Merdeka. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, menyerukan pentingnya evaluasi ulang terhadap kurikulum yang tengah diberlakukan, dengan mempertimbangkan karakteristik unik setiap daerah di Indonesia.
“Kurikulum seragam tidak akan efektif di negara dengan keberagaman seperti Indonesia. Tidak mungkin pendekatan yang berhasil di satu daerah otomatis cocok di daerah lain,” ujar Sapto dalam sebuah diskusi.
Indonesia, dengan lebih dari 200 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau, menghadapi tantangan besar dalam menerapkan sistem pendidikan yang relevan secara nasional. Sapto menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu mencerminkan kekayaan budaya sekaligus memenuhi kebutuhan lokal.
Ia bahkan membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Swiss, yang memiliki populasi lebih homogen. “Swiss mungkin bisa menggunakan kurikulum seragam karena karakteristik sosial mereka sederhana. Tapi Indonesia, dengan ribuan budaya, memerlukan pendekatan yang berbeda,” jelasnya.
Menurut Sapto, Kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi penerapannya harus lebih fleksibel. Ia mengusulkan agar setiap daerah diberi wewenang untuk menyesuaikan materi ajar berdasarkan kebutuhan lokal. Hal ini, katanya, akan memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
Sapto juga menyoroti pentingnya sistem yang memberikan apresiasi pada usaha siswa. “Siswa yang bekerja keras harus mendapatkan hasil sesuai dengan usaha mereka. Jangan sampai penyeragaman justru membatasi potensi individu,” tambahnya.
Sapto berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah memastikan bahwa kurikulum ini tidak hanya menjadi kebijakan nasional yang seragam, tetapi juga mampu mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya.
“Identitas daerah harus tetap terjaga tanpa mengesampingkan tujuan utama pendidikan nasional,” tegasnya.
Dengan kebijakan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap kondisi lokal, Sapto optimis bahwa sistem pendidikan Indonesia dapat lebih menghargai keragaman dan membantu setiap anak bangsa berkembang sesuai potensinya.
Hanya dengan pendidikan yang relevan dan fleksibel, kita bisa mewujudkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran budaya yang kuat," pungkas Sapto. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
