- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Komisi IV Ingatkan Kesiapan Jelang Peralihan Penyelenggaraan Haji

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pentingnya kesiapan matang dalam penyelenggaraan ibadah haji, khususnya menjelang peralihan kewenangan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggaraan Haji (BPH) yang akan berlaku mulai 2026.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa perubahan ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan, bukan menambah persoalan. Ia meminta agar dampaknya benar-benar dirasakan positif oleh jamaah haji. “Peralihan ini harus memberi dampak positif. Jangan sampai jamaah kita yang menanggung kerugiannya,” ucapnya.
Menurut Andi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti antrean haji yang mencapai 45 tahun di Kaltim, serta kondisi fasilitas Embarkasi Haji Balikpapan yang tertinggal dibanding daerah lain. Ia menilai ini sebagai masalah mendasar yang perlu segera dibenahi.
Baca Lainnya :
- Komisi IV Dorong Strategi Pembangunan Desa di Kaltim0
- Damayanti: HUT RI Momentum Jaga Persatuan Bangsa0
- Reza Dorong Keterkaitan Pendidikan dan Dunia Kerja0
- HUT RI ke-80, Firnadi Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Aksi Nyata0
- IKN Tetap Jalan, DPRD Kaltim Minta Dilibatkan0
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan dalam program perjalanan religi, termasuk bantuan umrah gratis bagi marbot masjid. Andi meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. “Kalau penyalahgunaan dibiarkan, jamaah kita sendiri yang akan jadi korban,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait segera memperjelas mekanisme teknis pelaksanaan haji, mulai dari penanggung jawab hingga perlindungan jamaah selama proses berlangsung. “Semua pihak harus siap. Jangan ada kebingungan saat pelaksanaan,” tambahnya.
Sementara itu, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim mencatat peningkatan signifikan anggaran untuk perjalanan religi. Pada 2025 dialokasikan Rp31 miliar bagi 896 peserta, dan naik menjadi Rp47,6 miliar untuk 1.360 peserta pada 2026. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
