ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) guna membahas berbagai tantangan dan strategi pembangunan desa di Kaltim.

Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, mengungkapkan bahwa pengembangan desa masih terkendala berbagai persoalan, seperti faktor geografis, batas wilayah, serta infrastruktur dasar. “Masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik PLN, dan tiga desa di Kutai Barat masih berstatus tertinggal,” jelasnya.

Ia juga menyoroti beberapa isu lain seperti status desa yang masuk wilayah IKN, keberadaan Koperasi Merah Putih, serta potensi berkurangnya dana desa dari pemerintah pusat. Semua ini menurutnya harus diantisipasi secara serius.

Baca Lainnya :

• Damayanti: HUT RI Momentum Jaga Persatuan Bangsa0
• Reza Dorong Keterkaitan Pendidikan dan Dunia Kerja0
• HUT RI ke-80, Firnadi Ajak Warga Isi Kemerdekaan dengan Aksi Nyata0
• IKN Tetap Jalan, DPRD Kaltim Minta Dilibatkan0
• Plat Luar Serbu Kaltim, PAD Terancam Bocor0

Darlis menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang, terutama akses jalan antar desa, untuk membuka keterisolasian wilayah. “Tanpa akses jalan, sulit bagi desa itu keluar dari ketertinggalan. Maka prioritas kami adalah mendorong pembangunan jalan,” ujarnya.

Mengantisipasi potensi penurunan dana desa, ia mendorong pemerintah daerah melalui DPMPD untuk memaksimalkan dukungan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di sekitar desa.

“Kami berharap alokasi CSR bisa difokuskan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan agar pembangunan desa tetap berjalan meski dana pusat berkurang,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)