ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, Rabu (16/7/2025), guna memastikan proses penerimaan siswa di wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara berjalan optimal, transparan, dan berkeadilan.

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Baba, bersama anggota Syahariah Mas’ud, Hartono Basuki, dan Fuad Fakhruddin. Mereka diterima oleh Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kaltim, Winarno, beserta jajaran. Fokus utama evaluasi mencakup implementasi sistem berbasis domisili yang menggantikan sistem zonasi, serta efektivitas jalur afirmasi dan prestasi.

“Kunjungan kami bertujuan memastikan proses SPMB berjalan sesuai aturan dan benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon siswa,” ujar Baba.

Baca Lainnya :

• Komisi III DPRD Kaltim Tinjau Badan Penghubung di Jakarta, Soroti Sarana dan Peran Promosi Daerah0
• DPRD Kaltim Kawal Penyaluran Gratispol dan Jospol di Berau0
• DPRD Kaltim Dorong Sinergi Nyata Jaga Stabilitas Berau sebagai Gerbang Strategis Kaltim0
• DPRD Kaltim Kawal Rekonstruksi Jalan Talisayan–Tanjung Redeb, Tegaskan Komitmen Terhadap Pembangunan0
• Ketua DPRD Kaltim Apresiasi Program Gratispol: Wujud Nyata Penguatan Toleransi dan Kerja Sosial0

Menurutnya, Komisi IV menyoroti sejumlah kendala teknis yang sempat muncul di tahap lanjutan SPMB, meskipun pada tahap awal pelaksanaannya berjalan cukup lancar. Baba menekankan perlunya penanganan cepat dari pihak terkait untuk memastikan proses seleksi tetap berjalan baik.

Selain itu, Komisi IV juga menilai pentingnya kesiapan sekolah dalam menampung siswa baru serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Baba menyatakan bahwa pihaknya akan bersinergi dengan Disdikbud Kaltim guna menyempurnakan sistem SPMB di masa mendatang.

Salah satu upaya konkret yang direncanakan adalah melakukan studi banding ke DKI Jakarta atau Jawa Timur untuk mempelajari praktik terbaik pelaksanaan SPMB yang sudah terbukti efektif. Hasil studi ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan baru yang dapat diterapkan di Kalimantan Timur.

“Tujuan kami adalah menciptakan sistem SPMB yang lebih adil, merata, dan berkualitas demi masa depan pendidikan Kaltim yang lebih baik,” tegas Baba. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)