ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Balikpapan, sebuah kota yang berkembang pesat sebagai salah satu pusat ekonomi Kalimantan Timur, ironi muncul di balik angka-angka pendidikan. Dengan 28 SMP negeri yang tersebar di berbagai penjuru kota, jumlah SMA dan SMK negeri justru jauh tertinggal. Ketimpangan ini menjadi perhatian serius bagi Nurhadi Saputra, Anggota DPRD Kaltim.

Nurhadi, yang tak asing dengan dinamika pendidikan karena pengalamannya sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan selama dua periode, tak dapat menutupi keprihatinannya. 

“Di Balikpapan, hanya ada 9 SMA negeri dan 6 SMK negeri. Totalnya hanya 15 sekolah menengah atas negeri,” ungkapnya. 

Baca Lainnya :

• Tragedi Hauling Batubara di Paser, DPRD Kaltim Siap Perjuangkan Keadilan untuk Korban0
• Dorong Digitalisasi Pendidikan, DPRD Kaltim Bagikan Laptop dan Wifi Gratis di Seribu Titik0
• Sektor Pertanian Kaltim Harus Siap Suplai Kebutuhan Pangan IKN0
• Perjuangkan Hak Pendidikan Anak, Salehuddin: Bantuan Pendidikan Harus Tepat Sasaran0
• Rencana Pembangunan Sirkuit di Berau, Harapan Baru bagi Anak Muda dan Wisata Kaltim0

Jumlah tersebut jelas tidak sebanding dengan kebutuhan lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Setiap tahun, ratusan siswa SMP di Balikpapan menghadapi realita sulit: persaingan untuk masuk sekolah negeri yang kian ketat. 

Data dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan menunjukkan hanya 67% lulusan SMP yang dapat tertampung di SMA/SMK negeri. Sisanya harus beralih ke sekolah swasta, yang sering kali menjadi beban finansial tambahan bagi orang tua.

“Dengan jumlah yang terbatas, banyak yang harus ke swasta. Ini jadi tantangan bagi orang tua yang berharap pendidikan negeri untuk anak-anaknya,” tutur Nurhadi dengan nada prihatin.

Kini, sebagai anggota DPRD Provinsi, Nurhadi bertekad menjadikan isu ini prioritas. Menurutnya, pembangunan sekolah baru adalah langkah mendesak untuk menyeimbangkan rasio siswa dengan fasilitas pendidikan yang ada. 

“Setiap tahun, saya berharap ada penambahan sekolah negeri di Balikpapan, termasuk peningkatan ruang belajar,” katanya penuh optimisme.

Langkah Nurhadi ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban orang tua, tetapi juga menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh siswa di Balikpapan. 

“Pendidikan harus menjadi prioritas agar generasi muda kita memiliki akses yang merata,” tutupnya, menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak yang harus diperjuangkan. (Fai/Adv/DPRDKaltim)