- DKP3 Dorong Produktivitas Peternakan, Bantuan Kambing dan Pakan Difokuskan untuk Pengembangan Ternak
- DKP3 Libatkan Lintas OPD Susun FSVA 2026, Data Ketahanan Pangan Tiap Kelurahan Diverifikasi
- Libatkan Pelajar dalam Perintis Anti Narkoba, Wali Kota Bontang Pastian Pengurus Bebas Narkoba
- DKP3 Gandeng Universitas Brawijaya Kembangkan BONTAMI, Perkuat Hilirisasi Rumput Laut Bontang
- DP3AKB Bontang Sosialisasikan Aplikasi Si SAKA, Permudah Masyarakat Laporkan Dugaan Kekerasan
- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
Kesehatan di Kaltim, Tantangan Fasilitas dan Kesejahteraan Tenaga Medis

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan hingga isu kesejahteraan tenaga medis. Hal ini menjadi sorotan Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, yang menegaskan pentingnya pembenahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Darlis mengungkapkan bahwa masih ada wilayah di Samarinda yang hanya memiliki puskesmas pembantu, meskipun seharusnya sudah memenuhi syarat menjadi puskesmas penuh. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan yang kian mendesak.
“Kita masih menghadapi kekurangan fasilitas kesehatan. Beberapa wilayah di Samarinda seharusnya sudah memiliki puskesmas penuh, bukan lagi puskesmas pembantu,” tegas Darlis saat berbicara kepada awak media.
Keterbatasan fasilitas, menurut Darlis, berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerataan fasilitas kesehatan harus menjadi prioritas, agar seluruh warga, baik di pusat kota maupun daerah pinggiran, mendapatkan akses layanan yang layak.
Namun, tantangan di sektor kesehatan Kaltim tidak berhenti pada masalah fasilitas. Darlis juga menyoroti isu kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes), terutama dokter, yang enggan bekerja penuh waktu di rumah sakit pemerintah karena tunjangan yang dinilai belum memadai.
“Banyak dokter yang enggan stand by di rumah sakit pemerintah karena tunjangan yang diterima masih jauh dari layak. Masalah ini harus segera diatasi jika kita ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” ujarnya.
Darlis menegaskan bahwa tenaga medis merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, penambahan jumlah tenaga kesehatan juga diperlukan untuk mengimbangi kebutuhan yang semakin besar.
“Tenaga medis harus mendapatkan kesejahteraan yang layak agar mereka dapat bekerja dengan profesional dan penuh dedikasi,” tambahnya.
Dengan dukungan DPRD Kaltim, Darlis berharap perbaikan fasilitas kesehatan dan peningkatan kesejahteraan tenaga medis dapat segera direalisasikan. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Dengan fasilitas yang memadai dan tenaga medis yang sejahtera, kita bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh warga Kaltim,” tutupnya.
Upaya ini diharapkan menjadi awal dari perubahan yang signifikan di sektor kesehatan Kalimantan Timur, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih optimal dan manusiawi. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
