- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
FSPKEP Ancam Gelar Aksi Lanjutan Jika Tiga CS RUSD Taman Husada Bontang yang di PHK Tidak Diterima

Keterangan Gambar : FSPKEP aksi terkait pemecatan CS
ANALOGNEWS.id, BONTANG-Puluhan massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Wali Kota Bontang pada Senin (05/06/2023) pagi.
Demonstrasi tersebut digelar untuk menuntut Pemerintah Kota Bontang untuk mendesak pelaksana kegiatan Cleanng Servise di RSUD Taman Husada Bontang, yakni PT Prima Solid Energi (PSE) untuk mempekerjakan kembali 3 orang yang di PHK pada Enam Fenbuari 2023 lalu.
Sekertaris Jendral FSPKEP Supriyono mengatakan, PHK terhadap tiga orang tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sebab, sebelum adanya keputusan PHK hanya ada surat peringatan kedua yang di layangkan PT PSE.
Baca Lainnya :
- Ganjar Resmi Diusung PDIP di Pilpres 20240
- Beri Dukungan ke Indonesia, Liga Arab Ultimatum FIFA0
- Pembangunan IPA Disebut Solusi Atasi Krisis Air Bersih di Bontang0
- Hadirnya IKN di Kaltim Diperkirakan Mempengaruhi Pendapatan Daerah0
- Anggota DPRD Kaltim Bagus Susetyo Dorong Pemprov Bentuk Satgas Pengembangan SDM Lokal0
"Kan harusnya sampai peringatan ketiga, nah disitu cacat prosedurnya," ujar Supriyono.
Selain itu, sesuai dalam Perda nomor 11 tahun 2018 tentang Perlindungan Hak Pekerja Alihdaya mengatur bahwa Penyedia kerja dalam hal ini PT PSE wajib mempekerjakan pekerja sebelumnya.
"Tiga orang ini kan sudah bekerja sebelumnya. Harusnya jangan diputus kontraknya kecuali memang melanggar aturan perusahaan dan PHK pun harus sesuai dengan prosedur yang ada. Lagi pula Disnaker telah mengeluarkan anjuran agar ketiga orang tersebut harus dipekerjakan kembali ," sebutnya.
Pun setelah dilakukan mediasi,semua pihak tidak menemui jalan keluar. Sebab, mediator hal ini Disnaker Kota Bontang mengusulkan membawa permasalahan terasebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Atas dasar tersebut Supriyono tegas mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak.
"Kami akan aksi kembali di DPRD Bontang sebagai lembaga yang membuat Perda Alihdaya yang diduga dilanggar oleh PT PSE," pungkasnya
Sementara itu perwakilan PT PSE Agus mengatakan pihaknya tegas tidak akan mempekerjakan tiga orang yang di PHK tersebut. Hal itu lantaran, berdasarkan laporan dari pihak pengawas ketiga orang tersebut tidak profesional melaksanakan tugas sebagai Cleaning Service.
"PHK itu berdasarkan laporan dari pengawas, kami juga tidak mungkin langsung memecat tanpa ada pertimbangan,"ujarnya
Diapun menyatakan siap untuk menghadapi proses hukum di PHI jika ada pihak yang keberatan dengan keputusan PT PSE.
"Kalau ada yang tidak terima silahkan ajukan proses hukum di PHI," pungkasnya. (*)










.jpg)
