- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Samarinda Dorong Transparansi Soal Program MBG

Keterangan Gambar : Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. (Foto : Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berlangsung di berbagai wilayah saat ini.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami dengan jelas mekanisme program dan menghindari potensi kesalahpahaman.
Pria yang akrab disapa Novan ini mengatakan bahwa akses terhadap informasi terkait distribusi makanan dan daftar penerima manfaat harus lebih terbuka.
“Dalam aspek teknis seperti operasional dapur umum, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan. Namun, informasi mengenai isi makanan, proses distribusi, dan mekanisme program harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat,” jelas Novan.
Politikus dari Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif dari masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal.
Meski mengakui adanya keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan, Novan menyebutkan bahwa hingga saat ini DPRD Kota Samarinda belum meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak pelaksana.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa Program MBG sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya berperan dalam menentukan sekolah penerima manfaat.
“Saat ini, hanya SDN 004 Samarinda yang menerima bantuan makanan, sementara sekolah lainnya masih menunggu giliran. Dapur yang beroperasi juga terbatas, baru ada tiga titik, dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” ucapnya.
Novan menambahkan bahwa program ini masih membutuhkan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya.
“DPRD Samarinda masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pihak pelaksana program MBG,” tambahnya.
Terakhir, Novan berharap dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat memahami secara menyeluruh bagaimana program ini dijalankan. (ARD/Adv/DPRDSamarinda)










.jpg)
