- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Kaltim Soroti Dampak Keterbatasan Fiskal pada Proyek Infrastruktur

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Keterbatasan fiskal di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berdampak serius terhadap rencana pembangunan infrastruktur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut sejumlah proyek kini dihadapkan pada dua opsi sulit: ditunda atau bahkan dibatalkan.
“Ada kemungkinan beberapa proyek pembangunan harus ditunda atau dibatalkan,” ungkapnya.
Reza menjelaskan, pemangkasan anggaran, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), memberi pengaruh besar terhadap arah pembangunan. Kondisi tersebut akan semakin berat jika penundaan proyek benar-benar diputuskan.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Minta Industri Serap Lulusan Lokal0
- Samsun Soroti Dana Jaminan Reklamasi Tambang yang Terlalu Kecil0
- Salehuddin Dorong SMK Sesuaikan Jurusan dengan Kebutuhan Daerah0
- Nurhadi Dorong Peningkatan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru di Kaltim0
- Andi Afif Rayhan Harun Desak Perbaikan Distribusi Air Bersih di Samarinda0
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera merespons situasi yang ada. “Yang paling terdampak tentu pembangunan daerah ke depan. Jadi memang harus segera dicari solusinya,” sambungnya.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat telah menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Intinya, kami di Komisi III mendorong Pemprov melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek pembangunan, khususnya infrastruktur. Dengan begitu, program yang bersifat mendesak tetap bisa dijalankan meski dalam keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
