- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD Kaltim Soroti Dampak Keterbatasan Fiskal pada Proyek Infrastruktur

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Keterbatasan fiskal di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berdampak serius terhadap rencana pembangunan infrastruktur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut sejumlah proyek kini dihadapkan pada dua opsi sulit: ditunda atau bahkan dibatalkan.
“Ada kemungkinan beberapa proyek pembangunan harus ditunda atau dibatalkan,” ungkapnya.
Reza menjelaskan, pemangkasan anggaran, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), memberi pengaruh besar terhadap arah pembangunan. Kondisi tersebut akan semakin berat jika penundaan proyek benar-benar diputuskan.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Minta Industri Serap Lulusan Lokal0
- Samsun Soroti Dana Jaminan Reklamasi Tambang yang Terlalu Kecil0
- Salehuddin Dorong SMK Sesuaikan Jurusan dengan Kebutuhan Daerah0
- Nurhadi Dorong Peningkatan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru di Kaltim0
- Andi Afif Rayhan Harun Desak Perbaikan Distribusi Air Bersih di Samarinda0
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera merespons situasi yang ada. “Yang paling terdampak tentu pembangunan daerah ke depan. Jadi memang harus segera dicari solusinya,” sambungnya.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat telah menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Intinya, kami di Komisi III mendorong Pemprov melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek pembangunan, khususnya infrastruktur. Dengan begitu, program yang bersifat mendesak tetap bisa dijalankan meski dalam keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
