- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Kaltim Soroti Dampak Keterbatasan Fiskal pada Proyek Infrastruktur

Keterangan Gambar : Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Keterbatasan fiskal di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai berdampak serius terhadap rencana pembangunan infrastruktur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyebut sejumlah proyek kini dihadapkan pada dua opsi sulit: ditunda atau bahkan dibatalkan.
“Ada kemungkinan beberapa proyek pembangunan harus ditunda atau dibatalkan,” ungkapnya.
Reza menjelaskan, pemangkasan anggaran, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), memberi pengaruh besar terhadap arah pembangunan. Kondisi tersebut akan semakin berat jika penundaan proyek benar-benar diputuskan.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Minta Industri Serap Lulusan Lokal0
- Samsun Soroti Dana Jaminan Reklamasi Tambang yang Terlalu Kecil0
- Salehuddin Dorong SMK Sesuaikan Jurusan dengan Kebutuhan Daerah0
- Nurhadi Dorong Peningkatan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru di Kaltim0
- Andi Afif Rayhan Harun Desak Perbaikan Distribusi Air Bersih di Samarinda0
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera merespons situasi yang ada. “Yang paling terdampak tentu pembangunan daerah ke depan. Jadi memang harus segera dicari solusinya,” sambungnya.
Ia menambahkan, pemangkasan anggaran dari Pemerintah Pusat telah menjadi perhatian serius pihaknya. Menurutnya, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sangat vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
“Intinya, kami di Komisi III mendorong Pemprov melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek pembangunan, khususnya infrastruktur. Dengan begitu, program yang bersifat mendesak tetap bisa dijalankan meski dalam keterbatasan fiskal,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
