ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Menjelang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong dilakukannya pemetaan dan profiling menyeluruh terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai penting guna menjaga stabilitas dan keamanan daerah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa keamanan menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN. Menurutnya, ketidakstabilan dapat berdampak langsung pada kepercayaan publik maupun investor.

“Kalau situasi tidak aman, pasti akan timbul keraguan. Kita tidak bisa menutup mata, ada saja informasi yang mengaitkan ormas dengan sejumlah aktivitas di lapangan,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Baca Lainnya :

• PEDA XI KTNA Kaltim Resmi Ditutup, Kutai Barat Juara Umum0
• Ekti Imanuel Dampingi Wagub Kaltim Tinjau PEDA XI di Kutai Barat0
• Komisi I DPRD Kaltim Soroti Kondisi Kantor Badan Penghubung di Jakarta0
• ITK Audiensi ke Komisi IV DPRD Kaltim, Bahas Infrastruktur Hingga Status Lahan0
• Komisi II DPRD Kaltim Tinjau Hotel Blue Sky Pandurata, Dorong Optimalisasi Aset Daerah0

Ia mengungkapkan, DPRD Kaltim telah menerima laporan terkait dugaan keterlibatan sejumlah ormas dalam aktivitas ilegal, seperti tambang tanpa izin (illegal mining) hingga pungutan liar di beberapa wilayah. Kondisi ini dinilai perlu ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pihak terkait.

Untuk itu, Sapto mendorong koordinasi lintas lembaga termasuk kepolisian, kejaksaan, Forkopimda, serta deputi-deputi terkait guna melakukan pemetaan menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas ormas.

“Pemetaan ini tidak hanya mencatat nama dan lokasi, tapi juga mengevaluasi kontribusi ormas terhadap masyarakat serta potensi risiko yang ditimbulkan,” jelasnya.

Profiling tersebut bertujuan untuk membedakan antara ormas yang aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan ormas yang justru meresahkan atau bahkan melanggar hukum.

Sapto menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap ormas yang terbukti terlibat dalam tindakan pidana. “Kalau ada ormas yang menjadi backing tambang ilegal atau melakukan pungli, itu tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Menurutnya, penertiban ormas merupakan bagian dari upaya menjaga citra dan keamanan daerah, terutama karena Kalimantan Timur kini menjadi perhatian nasional sebagai lokasi strategis pembangunan IKN.

“Kaltim saat ini punya tanggung jawab besar sebagai tuan rumah IKN. Maka, kenyamanan dan keamanan wilayah harus menjadi prioritas utama,” pungkas Sapto. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)