- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
DPRD Kaltim Dukung Pemekaran Kutai Timur, Desak Pusat Cabut Moratorium

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kutai Timur. DPRD mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium agar proses pemekaran wilayah dapat terealisasi.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut dua wilayah yang berpotensi dimekarkan adalah Kutai Utara dan Sangkulirang. Menurutnya, pembentukan DOB menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik.
“Intinya kami dukung dan siap memberi support untuk pembukaan DOB di Kutim. Harapan kita, pemerintah pusat segera mencabut moratorium sehingga proses ini bisa berjalan,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Anggaran dan Data Akurat untuk Atasi Stunting0
- Jaga Euforia Pasca PON, AFP Kaltim Gelar Piala Gubernur Cup Futsal 20250
- DPRD Kaltim Desak Kajian Teknis dan Bentuk Pansus Sawit di Kutai Barat0
- DPRD Kaltim–BAZNAS Bahas Optimalisasi Zakat dan Pengelolaan CSR0
- DPRD Kaltim Minta Terobosan Rekrutmen Dokter Spesialis0
Agusriansyah menilai, moratorium yang berkepanjangan menghambat aspirasi masyarakat Kutim. Padahal, kebutuhan akan akses layanan yang lebih dekat dan pembangunan yang merata semakin mendesak.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim siap memberikan dukungan politik maupun administratif agar wacana pemekaran berjalan lancar. Namun ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan matang, terutama dari sisi regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia.
“Jangan sampai setelah dimekarkan justru mengalami kesulitan seperti beberapa DOB di daerah lain. Tapi kami percaya, dengan perencanaan yang tepat, DOB di Kutim bisa sukses,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
