- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
DPRD Kaltim Dukung Pemekaran Kutai Timur, Desak Pusat Cabut Moratorium

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Kutai Timur. DPRD mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium agar proses pemekaran wilayah dapat terealisasi.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyebut dua wilayah yang berpotensi dimekarkan adalah Kutai Utara dan Sangkulirang. Menurutnya, pembentukan DOB menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik.
“Intinya kami dukung dan siap memberi support untuk pembukaan DOB di Kutim. Harapan kita, pemerintah pusat segera mencabut moratorium sehingga proses ini bisa berjalan,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Anggaran dan Data Akurat untuk Atasi Stunting0
- Jaga Euforia Pasca PON, AFP Kaltim Gelar Piala Gubernur Cup Futsal 20250
- DPRD Kaltim Desak Kajian Teknis dan Bentuk Pansus Sawit di Kutai Barat0
- DPRD Kaltim–BAZNAS Bahas Optimalisasi Zakat dan Pengelolaan CSR0
- DPRD Kaltim Minta Terobosan Rekrutmen Dokter Spesialis0
Agusriansyah menilai, moratorium yang berkepanjangan menghambat aspirasi masyarakat Kutim. Padahal, kebutuhan akan akses layanan yang lebih dekat dan pembangunan yang merata semakin mendesak.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim siap memberikan dukungan politik maupun administratif agar wacana pemekaran berjalan lancar. Namun ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan matang, terutama dari sisi regulasi, anggaran, dan sumber daya manusia.
“Jangan sampai setelah dimekarkan justru mengalami kesulitan seperti beberapa DOB di daerah lain. Tapi kami percaya, dengan perencanaan yang tepat, DOB di Kutim bisa sukses,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
