ANALOGNEWS.id, PPU - Di tengah stagnasi pendapatan asli daerah (PAD) Penajam Paser Utara (PPU), Anggota Komisi III DPRD, Jhon Kenedy, menegaskan bahwa daerah tidak bisa terus-menerus mengandalkan sumber pendapatan yang sudah ada. Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih agresif dalam menjaring investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Memang kita harus terus menggali potensi PAD. Kita juga harus mencari perusahaan-perusahaan untuk masuk ke PPU,” kata Jhon saat ditemui usai pertemuan bersama mitra teknis OPD.

Menurutnya, struktur PAD PPU selama ini cenderung stagnan karena belum ada terobosan berarti yang mampu memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Ketergantungan terhadap sumber-sumber tradisional, seperti pajak restoran, pasar, dan retribusi jasa umum, membuat ruang pertumbuhan PAD sangat terbatas.

Baca Lainnya :

• Jhon Kenedy Desak Perusahaan Laporkan Penyaluran CSR ke DPRD0
• Khitanan Massal Warnai Tahun Baru Islam, Firnadi Ikhsan Ajak Masyarakat Kukar Syukuri dengan Aksi Ny0
• Khitanan Massal Warnai Tahun Baru Islam di Kukar, Firnadi Ikhsan: Bukti Nyata Kepedulian Sosial0
• Firnadi Ikhsan: Polri Harus Tetap Humanis dan Menjaga Nilai Keadilan0
• Ketua DPRD Kaltim Sambut Positif Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada0

“Kalau kita mengandalkan sumber PAD yang ada pada saat ini, kita akan stuck begitu saja. Pengembangannya tidak signifikan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kemajuan daerah secara langsung berkaitan dengan seberapa aktif daerah membuka peluang usaha, memberikan kemudahan berinvestasi, dan mempercepat pelayanan perizinan. Tanpa masuknya perusahaan-perusahaan baru, baik dari sektor industri, jasa, maupun pengolahan hasil alam, daerah akan terus tergantung pada dana transfer pusat.

“PAD itu tergantung penanganan daerah. Kalau semakin lama semakin maju, dan semakin banyak perusahaan yang beroperasi, ya mungkin akan banyak PAD-nya. Selama ini kan kita masih bergantung dengan dana perimbangan saja,” jelasnya.

Jhon menyoroti bahwa PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya bisa lebih diuntungkan secara ekonomi. Namun, ia melihat belum ada langkah konkret dan sistematis dari pemerintah daerah untuk memastikan limpahan peluang ekonomi itu benar-benar berimbas ke PAD.

Ia juga mengingatkan agar perencanaan tata ruang dan kesiapan infrastruktur dasar—seperti air bersih, listrik, dan jalan akses—disusun lebih proaktif. Menurutnya, itu adalah daya tarik utama bagi investor yang ingin membuka usaha di daerah. (Adv)