ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. 

Hal ini disampaikan Ilhamdani menanggapi adanya indikasi keterlibatan beberapa pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat dalam penggunaan narkoba, yang terungkap melalui hasil tes urin yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Bijak Ilhamdani menilai bahwa regulasi tegas sangat dibutuhkan untuk menangani masalah tersebut. Ia menekankan pentingnya Bupati PPU memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi pegawai yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. 

Baca Lainnya :

• Desak Pemerintah Pusat Berikan Dana Tambahan untuk Cegah Kesenjangan Pembangunan IKN0
• DPRD PPU Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Cadangan Air untuk Dukung Pertanian0
• Dorong Swasembada Pangan, DPRD PPU Ajak BUMDes Kembangkan Usaha Pangan0
• Antisipasi Perundungan di Sekolah, Anggota DPRD PPU Sujiati Lakukan Sidak Rutin0
• Pindahnya IKN Diyakini Memacu Pertumbuhan Ekonomi di PPU0

"Saya kira harus ada regulasi tegas yang mengatur itu. Tinggal nanti Bupati memberikan sanksi seperti apa. Kalau sampai terindikasi, itu kesalahan dan harus ditindak tegas," tegas Bijak Ilhamdani.

Lebih lanjut, Bijak menekankan pentingnya upaya preventif melalui tes urin rutin bagi pegawai, termasuk di kalangan ASN dan THL. 

Ia mengusulkan agar pemeriksaan tersebut tidak hanya dilakukan di lingkup pemerintahan biasa, tetapi juga merambah hingga ke lingkungan sekretariat DPRD. 

"Jangan hanya di lingkup pemerintah di sana. Termasuk sekretariat DPRD PPU juga diperiksa. Termasuk saya, diperiksa. Tidak ada masalah," imbuhnya. (Adv)