- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Anggota DPRD PPU Minta ASN Bekerja Profesional dalam Pengelolaan Anggaran 2024

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, mengingatkan pentingnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Menurut Bijak, dengan jumlah APBD yang cukup besar tahun ini, ASN perlu bekerja secara efisien dan tepat sasaran agar setiap program yang dicanangkan dapat terwujud secara optimal.
"Tahun ini APBD PPU cukup besar, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana proyeksi anggaran sering tidak tepat sasaran dan bahkan memicu timbulnya utang. Tahun 2024, anggaran sudah diketuk dan pasti ada dana yang mendukungnya," kata Bijak.
Ia menegaskan bahwa anggaran yang telah didistribusikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dapat dieksekusi dengan baik, mencakup berbagai program strategis mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengadaan barang dan jasa.
“Harapan kami, distribusi anggaran yang telah disepakati sejak awal untuk berbagai program seperti infrastruktur dan pengadaan barang serta jasa harus dijalankan secara konsisten dan profesional. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan,” ujarnya.
Bijak juga menyoroti pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dengan besarnya anggaran yang dikelola DPUPR, potensi terjadinya kesalahan administrasi harus dihindari.
“DPUPR harus bekerja dengan teliti, jangan sampai ada temuan yang merugikan. Kita semua tahu bahwa anggaran yang dikelola di sana sangat besar, dan persoalan administrasi yang diabaikan dapat berujung pada maladministrasi,” tegasnya. (Adv)










.jpg)
