- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Anggota DPRD PPU Minta ASN Bekerja Profesional dalam Pengelolaan Anggaran 2024

Keterangan Gambar : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani. (*)
ANALOGNEWS.id, PENAJAM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Bijak Ilhamdani, mengingatkan pentingnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Menurut Bijak, dengan jumlah APBD yang cukup besar tahun ini, ASN perlu bekerja secara efisien dan tepat sasaran agar setiap program yang dicanangkan dapat terwujud secara optimal.
"Tahun ini APBD PPU cukup besar, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana proyeksi anggaran sering tidak tepat sasaran dan bahkan memicu timbulnya utang. Tahun 2024, anggaran sudah diketuk dan pasti ada dana yang mendukungnya," kata Bijak.
Ia menegaskan bahwa anggaran yang telah didistribusikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dapat dieksekusi dengan baik, mencakup berbagai program strategis mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengadaan barang dan jasa.
“Harapan kami, distribusi anggaran yang telah disepakati sejak awal untuk berbagai program seperti infrastruktur dan pengadaan barang serta jasa harus dijalankan secara konsisten dan profesional. Ini penting agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan,” ujarnya.
Bijak juga menyoroti pentingnya ketelitian dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dengan besarnya anggaran yang dikelola DPUPR, potensi terjadinya kesalahan administrasi harus dihindari.
“DPUPR harus bekerja dengan teliti, jangan sampai ada temuan yang merugikan. Kita semua tahu bahwa anggaran yang dikelola di sana sangat besar, dan persoalan administrasi yang diabaikan dapat berujung pada maladministrasi,” tegasnya. (Adv)










.jpg)
