ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyoroti masih adanya desa-desa yang terisolasi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk melalui upaya pemekaran wilayah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Hal ini disampaikan Agusriansyah usai menghadiri rapat Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 DPRD Kaltim, di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Jumat (25/7/2025).

"Ada sembilan desa di luar Pulau Sangkulirang yang sejak 2015 mengajukan pemekaran DOB untuk percepatan pembangunan. Mereka tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih," ujar legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutim, dan Bontang ini.

Baca Lainnya :

• Kutim Cetak Sejarah Juara Umum MTQ Kaltim ke-45, DPRD Apresiasi Prestasi dan Dampaknya0
• EBIFF 2025, Panggung Diplomasi Budaya Kaltim ke Dunia Internasional0
• Syarifatul Syadiah Bantah Penghapusan Anggaran Media: Hanya Penyesuaian, Bukan Ditiadakan0
• Ananda Emira Moeis Gagas Wisata Edukatif Susur Sungai Mahakam: Perpaduan Rekreasi dan Sejarah Kota0
• Ananda Emira Moeis Dorong Kolaborasi Majukan Pariwisata Kaltim, Infrastruktur Jadi Kunci0

Kesembilan desa tersebut saat ini masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sangkulirang. Namun, masyarakat setempat telah lama mengusulkan pembentukan Kecamatan Sangkulirang Seberang. Menurut Agusriansyah, desa-desa tersebut tergolong desa tua yang keberadaannya telah lama diakui, namun minim akses dan fasilitas.

"Untuk peningkatan dan percepatan kesejahteraan masyarakat, pemekaran itu sangat layak dipertimbangkan. Mereka ingin memiliki kecamatan sendiri agar pembangunan lebih merata," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia berharap, perhatian terhadap wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat terakomodasi dalam dokumen RPJMD Kaltim 2025–2029. Dengan begitu, pemerintah kabupaten/kota dapat mengadopsinya dalam rencana pembangunan daerah masing-masing, meski wilayah tersebut belum masuk prioritas utama Pemprov Kaltim.

"Harus dituangkan dalam strategi pembangunan agar daerah-daerah 3T ini mendapat perhatian, bisa dikembangkan secara ekonomi, dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat," tutupnya.

Desakan tersebut mencerminkan urgensi kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal akibat keterbatasan akses dan layanan dasar. Dengan dukungan regulasi yang tepat, diharapkan desa-desa terluar di Kutim bisa segera keluar dari keterisolasian dan mengejar ketertinggalan pembangunan. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)