ANALOGNEWS.id, KUKAR - Di tengah dinamika pembangunan yang terus bergerak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan dalam menyesuaikan anggaran Rukun Tetangga (RT) dengan kebutuhan yang terus berkembang. 

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang melakukan refleksi mendalam untuk menentukan langkah-langkah cermat dalam penambahan anggaran. 

"Kita sedang melakukan analisa dengan bupati. Kita inventarisir, kalau seratus juta rupiah apa saja peruntukannya," kata Arianto pada Selasa (16/4/2024).

Baca Lainnya :

• Halal Bihalal DPMD Kukar: Momen Kebangkitan Semangat Kerja Pasca Liburan0
• Inovasi Pertanian di Tenggarong Seberang: Petani Kini Lebih Mandiri0
• Pemindahan Kantor Lurah Maluhu ke Sasana Krida Bhakti, Camat Tenggarong Minta Dukungan Pemerintah Da0
• Adakan Beragam Pelatihan, Dispora Kukar Bangkitkan Semangat Pertanian di Kalangan Pemuda0
• Jadi Pengedar Sabu, Pemuda 18 Tahun di Bontang Ditangkap Polisi0

Kata dia, program yang berjalan saat ini memberikan 50 juta rupiah per RT, yang jika dihitung keseluruhan mencapai 150 miliar rupiah dari APBD. 

"Kalau memang nanti kita menganalisis untuk kebutuhan percepatan pembangunan memungkinkan untuk ditambah, itu boleh dan tidak dilarang aturan. Apalagi APBD Kukar naik lagi tahun ini," katanya.

Pernyataan ini menunjukkan keterbukaan pemerintah daerah terhadap kemungkinan penyesuaian anggaran yang berbasis pada analisis kebutuhan aktual.

"Itu bisa, secara regulasi. Nanti kajiannya adalah apakah RT di Kukar urgent untuk diberikan anggaran 100 juta," kata Arianto.

Arianto menginginkan, langkah yang diambil ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. 

Arianto juga menekankan bahwa setiap penambahan anggaran harus memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan.

"Jangan sampai kita anggaran 100 juta rupiah, kemudian tidak optimal dan tidak berdampak pada pembangunan maupun laporan pertanggungjawaban kegiatannya," katanya. (Adv)