ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR – Hingga Mei 2024, dari total 24 proyek multi years yang dilaksanakan di Kutai Timur, belum ada yang selesai. Ketua DPRD Kutai Timur, Joni, mengungkapkan kekhawatirannya terkait lambatnya penyelesaian proyek-proyek tersebut dan dampaknya terhadap anggaran daerah.

Joni, yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menilai bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam pemanfaatan anggaran untuk pembangunan. Ia mencatat bahwa puluhan paket pekerjaan, yang dimulai sejak tahun 2023 dengan total nilai mencapai Rp 4,483 triliun, masih jauh dari target penyelesaian. Banyak di antaranya bahkan belum mencapai 50 persen kemajuan.

“Minimnya kesiapan kontraktor atau pihak ketiga, seperti pengadaan Batching Plant, mobilisasi alat berat, dan ketersediaan material konstruksi, menjadi kendala utama. Ini jelas menghambat proses pengerjaan proyek,” kata Joni kepada awak media.

Baca Lainnya :

• Pengesahan APBD Perubahan 2024 Dijadwalkan Agustus, Pendapatan Diproyeksi Naik Signifikan0
• DPRD Apresiasi Pembangunan Infrastruktur Jalan oleh Pemkab Kutai Timur0
• Ketua DPRD Kutai Timur Ajak Masyarakat Waspada Hoaks Menjelang Pilkada 20240
• Dorongan Pengembangan Bandara Uyang Lahai untuk Tingkatkan Akses dan Ekonomi Kutai Timur0
• Pemerintah Daerah Kutai Timur Dapat Gunakan APBD untuk Pembangunan Perumahan0

Ia menambahkan bahwa perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek tahun jamak tersebut masih berutang pada Pemkab Kutim. “Perusahaan atau kontraktor ini sudah banyak menarik uang untuk pekerjaan, namun progresnya masih sangat kurang. Ini menjadi masalah besar,” tegas Joni.

Sebagai langkah tindak lanjut, Joni berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke semua lokasi proyek multi years. Kunjungan ini bertujuan untuk menilai langsung progres dan kondisi lapangan proyek-proyek tersebut.

Jelang penyusunan Rancangan APBD Perubahan 2024, DPRD Kutim juga berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran yang dirancang sesuai dengan kondisi riil proyek-proyek yang ada.

“Jika pemerintah masih memaksa untuk meminta anggaran tambahan, kami akan membuat perjanjian. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, pihak yang dirugikan adalah pemerintah dan pada akhirnya masyarakat juga akan terdampak,” ungkap Joni. (Adv)

Views: 910