ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya energi, ternyata tak menjamin bahwa seluruh daerah-daerah di Kalimantan Timur pasokan energi listrik yang memadai.

Hal tersebut pun turut mendapatkan respon dari Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Ia berpendapat, bahwa sangat tidak layak jika masih ada daerah di Kaltim yang belum mendapatkan aliran listrik.

 "Yang pasti, Kaltim ini over energy. Jadi tidak pantas lagi kalau ada daerah yang masih belum mendapatkan akses listrik,  Mestinya ya sudah mendaptakan semua," tegas Samsun, belum lama ini.

Baca Lainnya :

• Wujudkan Pemilu Damai Tahun 2024, Berikut Imbauan Marthinus Kepada Masyarakat0
• Puji Dorong Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik di Daerah 3T0
• Akhmed Reza Fachlevi Nilai Tingkat Literasi di Kaltim Masih Rendah0
• Puji Minta Peran Orang Tua dalam memaksimalkan Pendidikan Terhadap Anak0
• Legislator Kaltim Komitmen Wujudkan Pemerataan Distribusi Energi Listrik di Kaltim0

Politisi PDIP ini juga mengatakan, untuk tingkat elektrifikasi di Kaltim harusnya sudah di atas 90 persen. 

"Sebagai informasi, elektrifikasi adalah proses powering menggunakan listrik. Biasanya berhubungan dengan pengisian daya yang berasal dari sumber luar," jelas Samsun. 

Ia pun menganggap, jika ada daerah yang belum teraliri listrik, itu memang daerah yang memang terlalu jauh dengan jalur saluran listrik yang ada.

"Mungkin terdapat biaya yang lebih besar untuk dialirkan ke suatu desa yang letaknya memang jauh. Tapi hal tersebut tak bisa dijadikan alasan," bebernya.

Lebih lanjut, Samsun menawarkan solusi agar menghadirkan EBT dengan tenaga surya, dia menilai ini menjadi opsi yang paling memungkinkan di Kaltim. Caranya bisa dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal.

Terkhusus desa-desa yang memang sulit terjangkau dengan aliran listrik, solusinya bisa dengan mendirikan PLTS komunal. Hal tersebut perlu didukung oleh Pemprov Kaltim.

"Desa-desa yang memang tidak terjangkau aliran listrik, bisa solusinya dengan memberikan PLTS komunal seperti itu, dan itu bukan hanya tanggung jawab pemkab, kalau bisa didukung juga oleh pemprov," tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)