ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Di tengah dinamika politik yang memanas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kutai Timur, muncul sebuah usulan yang menarik perhatian: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur berencana meningkatkan anggaran bagi perangkat desa dan Rukun Tetangga (RT). Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, waktu pengambilan keputusan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi politisasi.

Di balik wacana ini, ada sosok perempuan yang berdiri teguh mengawal prinsip transparansi dan keadilan, yakni Asti Mazar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur dari Partai Golkar. Asti bukan sekadar politisi, tetapi seorang perempuan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di saat-saat genting seperti ini.

“Usulan peningkatan anggaran ini sudah melalui pembahasan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (KUA-PPAS),” ungkap Asti dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya proses yang transparan dan adil dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menyangkut penggunaan dana publik. Sebagai perempuan yang turut serta dalam proses legislatif, Asti memahami bahwa keputusan yang diambil tidak boleh hanya berdasarkan dorongan politis, melainkan harus benar-benar berpihak pada rakyat.

Asti Mazar bukanlah sosok yang mudah goyah oleh dinamika politik. Di tengah-tengah kekhawatiran bahwa anggaran ini mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye, Asti memastikan bahwa segala sesuatu telah melalui konsultasi yang tepat. “Saya percaya bahwa pemerintah, yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah melakukan konsultasi sebelum mengambil keputusan ini,” tegasnya.

Namun, Asti juga tak lupa mengingatkan tentang pentingnya aturan yang jelas dalam setiap kebijakan. “Jika tidak ada regulasi yang jelas, maka sebaiknya hal tersebut dihindari,” ucapnya, menekankan bahwa sebagai perempuan di dunia politik, ia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum dan etika.

Sebagai seorang perempuan di legislatif, Asti Mazar juga memahami bahwa keputusan yang diambil dalam DPRD bersifat kolektif. Dia tidak bisa serta-merta memaksakan kehendaknya, tetapi harus berjuang dalam koridor demokrasi yang sering kali penuh dengan tantangan. “Di DPRD, keputusan diambil secara kolektif kolegial. Jika saya menyetujui tapi mayoritas tidak, maka keputusan mayoritas yang berlaku,” ujarnya, menggarisbawahi bahwa setiap suara, termasuk suaranya sebagai perempuan, memiliki tempat dalam pengambilan keputusan.

Dalam perannya, Asti Mazar tidak hanya mewakili rakyat, tetapi juga menjadi simbol bahwa perempuan mampu mengambil peran penting di tengah panasnya panggung politik. Dengan keteguhan hati dan komitmen pada prinsip, Asti menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi penentu arah kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat, terutama di saat-saat yang paling kritis. (Adv)

Baca Lainnya :

• Dewan Dorong Fokus Pelatihan bagi Petani Lokal, Bukan Hanya ASN0
• Tes HIV/AIDS di Kutai Timur: Mendorong Skrining Rutin dengan Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia0
• DPRD Desak Penataan Aset Daerah yang Terintegrasi dan Transparan di Kutai Timur0
• Joni DPRD Kutai Timur Ajak Generasi Muda Tingkatkan Nasionalisme di HUT RI ke-790
• Ratusan Warga Meriahkan HUT RI ke-79 dengan Jalan Sehat dan Senam Bersama Garapan Remtal0

Views: 429