- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Desak Penataan Aset Daerah yang Terintegrasi dan Transparan di Kutai Timur

ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menyoroti pentingnya penataan aset daerah dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan transparan. Menurutnya, pencatatan aset seperti tanah dan kendaraan perlu ditingkatkan untuk menjamin pengelolaan yang lebih efisien dan akuntabel.
David Rante menegaskan bahwa catatan aset daerah, baik yang bergerak maupun tidak, merupakan hal krusial yang harus ditangani dengan serius. "Pencatatan aset daerah, seperti tanah dan kendaraan, adalah aspek penting yang harus diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Kendaraan, sebagai salah satu aset bergerak, menjadi perhatian utama David. Ia mengungkapkan bahwa ketidaktertiban dalam pencatatan kendaraan bisa berdampak negatif pada proses pengadaan di masa depan. "Catatan harta bergerak, terutama kendaraan, adalah masalah krusial. Hal ini dapat menghambat pengadaan kendaraan di masa mendatang," tambahnya.
David juga menyoroti dampak langsung dari ketidaktertiban pencatatan aset terhadap operasional di lapangan, terutama dalam menyediakan kendaraan bagi tenaga pengajar dan layanan kesehatan di daerah terpencil. Hal ini, menurutnya, dapat mengganggu pelayanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Sebagai solusi, David mengusulkan perlunya sistem pencatatan yang lebih terintegrasi dan efisien. "Kita memerlukan sistem pencatatan yang terintegrasi dan efisien untuk memastikan setiap aset terkelola dengan optimal," paparnya.
Dengan adanya sistem yang lebih baik, David berharap pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan mampu mendukung efisiensi operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutai Timur. (Adv)

Baca Lainnya :
- Joni DPRD Kutai Timur Ajak Generasi Muda Tingkatkan Nasionalisme di HUT RI ke-790
- Ratusan Warga Meriahkan HUT RI ke-79 dengan Jalan Sehat dan Senam Bersama Garapan Remtal0
- Refleksi Kemerdekaan, Wabup Rendi Solihin Gaungkan Semangat Nusantara0
- Pelantikan Anggota DPRD Kutai Timur Periode 2024-2029: Jimmi dan Sayid Anjas Pimpin Sementara0
- Sah! 40 Anggota DPRD Kutai Timur untuk Periode 2024-2029 Dilantik0
Views: 492










.jpg)
