ANALOGNEWS.id, BALIKPAPAN – Sistem zonasi dalam penerimaan murid baru di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan warga. Di tengah keluhan publik tentang ketidakadilan, terutama di daerah padat penduduk, Damayanti, Anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan, menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ini.

Menurutnya, kebijakan zonasi belum sepenuhnya berjalan adil dan menyebabkan kesulitan bagi sebagian keluarga.

“Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Aneka keluhan itu patut diperhatikan pemerintah daerah dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi,” ucap Damayanti.

Politisi PKB ini menambahkan bahwa banyak siswa terpaksa mencari sekolah swasta yang lebih jauh dan lebih mahal karena terbatasnya kuota di sekolah negeri terdekat.

“Dalam kasus ini, sepertinya daya tampung sekolah menjadi sumber masalah,” imbuhnya.

Daya tampung sekolah yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk di Balikpapan, kota yang terus berkembang pesat, menyebabkan banyak anak tidak bisa bersekolah di dekat tempat tinggal mereka.

Menurut Damayanti, hal ini berimbas pada ketimpangan fasilitas pendidikan di beberapa sekolah, yang menciptakan kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati.

Ia mendesak adanya solusi nyata dari pemerintah, termasuk peningkatan daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan, pemerataan fasilitas, dan evaluasi berkala terhadap sistem zonasi.

“Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Damayanti optimistis, dengan evaluasi yang komprehensif, kebijakan zonasi di Balikpapan bisa menjadi lebih adil dan merata. Bagi Damayanti, akses pendidikan yang setara adalah kunci untuk membangun generasi muda yang lebih berkualitas. (Fai/Adv/DPRDKaltim)