ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses Masa Sidang II Tahun 2025 yang digelar di Jalan Otto Iskandardinata, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kamis (3/7/2025). Dalam kunjungannya, Sapto menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih, bantuan pembangunan rumah ibadah, hingga pelaksanaan program seragam sekolah gratis.

Sapto menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana penting untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Sejumlah isu strategis yang disampaikan warga antara lain belum optimalnya distribusi seragam gratis melalui program gratispol, keterbatasan jaringan gas alam dan air bersih, serta mandeknya pembangunan tempat ibadah.

“Utamanya adalah tentang gratispol terkait seragam sekolah gratis, kemudian masalah tempat ibadah, air bersih, dan jaringan gas alam,” ujar Sapto kepada wartawan usai kegiatan.

Baca Lainnya :

• Jahidin Tampung Keluhan Infrastruktur saat Reses di Samarinda Ilir0
• Agusriansyah Soroti Program Sekolah Garuda: Jangan Cuma Jadi Pencitraan0
• DPRD Soroti Kemunduran Kesetaraan Perempuan0
• DPRD Kaltim: Wajar Jika Masih Ada Keterbatasan Regulasi dan Anggaran0
• Hartono Soroti Ketimpangan Layanan Kesehatan di Paser0

Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah terbatasnya akses air bersih bagi sekitar 600 kepala keluarga di kawasan Sungai Dama. Menurut Sapto, kondisi ini tidak wajar mengingat lokasi tersebut masih berada dalam wilayah kota. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Perumda Tirta Kencana untuk mencarikan solusi.

“Kami akan diskusikan dan tanyakan kepada PDAM mengapa hingga kini belum menjangkau wilayah ini, padahal ada sekitar 600 KK di kawasan pusat kota Samarinda,” jelasnya.

Selain itu, warga juga menyampaikan permohonan bantuan untuk melanjutkan pembangunan masjid di Jalan Damai yang belum rampung. Sapto meminta pihak yayasan segera melengkapi persyaratan administratif agar pemerintah provinsi bisa menyalurkan bantuan sesuai ketentuan.

“Silakan yayasan lengkapi syaratnya, Pemprov akan bantu, tidak hanya untuk masjid, tapi semua sarana ibadah di Kaltim, termasuk non-muslim,” tegasnya.

Isu lain yang mencuat adalah praktik penjualan seragam sekolah oleh pihak SMA/SMK, yang dinilai bertentangan dengan kebijakan program seragam gratis dari Pemprov. Sapto menyatakan akan menindaklanjuti hal ini dengan meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Saya akan mempertanyakan ke Kepala Dinas, mengapa masih ada penarikan seragam padahal sudah ada edaran resmi dari Pemprov. Apakah karena belum seluruhnya teranggarkan? Tapi insyaallah di 2026 semuanya bisa tercover,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)