ANALOGNEWS.id, PPU - Wacana pembangunan pelabuhan baru di Kalimantan Timur mengemuka seiring tuntutan pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas menuju kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun, bagi Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, rencana tersebut harus disikapi dengan kalkulasi yang matang, bukan sekadar ambisi infrastruktur. Ia menilai pengembangan pelabuhan harus menyatu dengan tata kelola wilayah dan efisiensi anggaran, agar tidak berujung pada proyek mercusuar yang tidak fungsional.

"Saya sepakat dengan Gubernur Kaltim mau menciptakan pelabuhan baru, tetapi kan pelabuhan baru itu nilai investasinya tinggi," ujar Jhon, menanggapi rencana jangka panjang yang disebut-sebut akan menjadi pelabuhan strategis penghubung daratan Kalimantan.

Baca Lainnya :

• Petani Masih Gunakan Pola Lama, Lahan Ditidurkan Usai Panen Demi Membusukkan Jerami0
• Wajah Daerah Belum Tampak, Pelabuhan Penajam Didukung untuk Dimodernisasi0
• Tak Lagi Layak, Pelabuhan Penajam Didukung untuk Direvitalisasi0
• Sujiati Soroti Kendala Bibit di Program Brigade Pertanian, Khawatir Momentum Tanam Terlewat0
• Parkir Pasar Belum Tertata, DPRD Minta Penataan Serius0

Menurutnya, biaya tinggi pembangunan pelabuhan bukan sekadar soal pengadaan fisik dermaga atau bangunan penunjang, tetapi juga terkait dengan infrastruktur pendukung, seperti jaringan jalan, koneksi logistik, hingga pengaturan kawasan sekitar. Ia menekankan bahwa pelabuhan bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem transportasi dan ekonomi yang harus terintegrasi.

"Jadi dampak dari pembangunan pelabuhan juga kita harus pikirkan secara ekonomi, pengembangan wilayah, transportasinya itu juga harus selaras," kata Jhon.

Dalam konteks ini, ia mengingatkan agar pemerintah daerah maupun provinsi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Ada konsekuensi jangka panjang yang harus dipikirkan, termasuk potensi munculnya kawasan-kawasan kumuh dan tata ruang yang tidak terkelola dengan baik.

Jhon menilai bahwa ketika investasi besar dikucurkan tanpa perencanaan spasial dan sosial yang terintegrasi, maka pembangunan pelabuhan justru bisa menjadi beban.

"Jangan nanti kita membangun pelabuhan dengan anggaran besar, tetapi kawasan itu juga semrawut, kan enggak bagus," ujarnya.

Ia menyarankan agar setiap rencana pembangunan pelabuhan baru diawali dengan studi kelayakan yang kuat, termasuk proyeksi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Jhon, perlu ada keterlibatan aktif lintas sektor, mulai dari Dinas Perhubungan, Bappeda, hingga pelaku usaha lokal dalam menyusun peta jalan pembangunan pelabuhan. (*)