- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Respon Penghapusan UN, DPRD Kaltim Dorong Evaluasi Pendidikan yang Lebih Objektif

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA — Sejak Ujian Nasional (UN) dihapus pada 2021, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan baru dalam menentukan cara yang tepat untuk mengevaluasi kompetensi siswa. Di Kalimantan Timur (Kaltim), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salehuddin menilai perlunya metode evaluasi yang lebih terukur dan objektif guna menjaga kualitas kelulusan siswa.
Menurut Salehuddin, meski UN telah dihapuskan, penting bagi sistem pendidikan untuk memiliki indikator evaluasi yang jelas untuk mengukur hasil pembelajaran secara menyeluruh.
“Tanpa UN, kita perlu parameter lain yang bisa mengukur kompetensi siswa secara objektif,” ujarnya, menekankan bahwa meskipun UN sering dianggap formalitas, peranannya dalam menilai kualitas pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sebagai upaya menggantikan fungsi UN, Salehuddin mengusulkan beberapa alternatif evaluasi, salah satunya ujian kompetensi atau survei karakter.
Pendekatan ini, menurutnya, lebih efektif dalam menggali potensi siswa, tidak hanya dari segi pengetahuan akademis, tetapi juga dari sisi perkembangan karakter dan keterampilan hidup yang mereka miliki. Evaluasi semacam ini, kata Salehuddin, akan memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kemajuan siswa.
“Proses evaluasi, apapun bentuknya, diperlukan untuk melihat apakah metode dan kurikulum yang diterapkan selama ini sudah tepat atau perlu disesuaikan. Tanpa itu, kita sulit mengukur seberapa efektif pendidikan yang diberikan,” lanjutnya.
Salehuddin optimistis bahwa meskipun UN telah dihapus, sistem evaluasi yang baik dapat tetap memastikan kualitas pendidikan terjaga. Ia percaya bahwa dengan sistem evaluasi yang tepat, pendidikan di Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan dapat terus berkembang dan mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Terakhir, Salehuddin berharap agar kebijakan evaluasi pendidikan yang baru bisa diterapkan secara menyeluruh di Kaltim dan menjadi contoh bagi daerah lain. Dengan demikian, diharapkan siswa tidak hanya lulus dengan nilai yang baik, tetapi juga memiliki kualitas dan kompetensi yang siap bersaing di dunia kerja dan masyarakat. (Fai/Adv/DPRDKaltim)










.jpg)
